Eksekusi Lahan Di Desa Amborgang Bermasalah

sumut24.co -TOBA , Diduga salah objek, sejumlah warga Amborgang kecewa dan akan melakukan upaya untuk memperjuangkan lahan bersetifikat hak milik (SHM) yang di eksekusi oleh PN Balige pada tanggal 8 Mei 2025 lalu.

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Perkuat Sinergi Pengamanan Objek Vital Nasional melalui Silaturahmi dengan Ditpamobvitnas Polda Sumut
• SPPG Buntu Pane Diterpa Berbagai Masalah, Mulai Pelanggaran Aturan Hingga Isu Moral
• Tegakkan Hukum, Kejari Asahan Eksekusi Terpidana Penipuan dan Penggelapan Tanah yang Berlarut-larut Sejak 2013

Masyarakat sekitar juga mengakui mendapat intimidasi atas kehadiran orang tak dikenal (OTK) yang berada di lahan eksekusi tersebut hingga saat ini.

Unjuk rasa yang telah dilakukan sebelumnya oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Sampuara, Parik, dan Amborgang (Saparang) di Mapolres Toba, PN Balige, Kantor Bupati dan DPRD Toba akan ditingkatkan demi mendapat keadilan.

"Setelah unjuk rasa ke Kantor Bupati Toba, kita belum mendapatkan jawaban. Harapan kami, dengan adanya berkantor di desa ini, hal itu akan kami tanyakan juga ke bupati secara langsung.Hingga sekarang, hal itu belum ada jawaban," terang Ketua Aliansi Masyarakat Desa Saparang, Marolop Doloksaribu, Kamis (10/07/2025).

"Sampai sekarang, OTK masih berada di lokasi sekitar yang dieksekusi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat sekitar merasa terintimidasi dengan hadirnya OTK tersebut," sambungnya.

Setelah unjuk rasa, mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas terkait lahan yang sudah dieksekusi tersebut baik dari PN Balige, Pemkab Toba dan Polres Toba. Direncanakan, esok, Jumat (11/07/2025), unjuk rasa keduakalinya bakal digelar. Mereka ingin menuntut keadilan dan menyerukan agar alat negara tidak membiarkan mafia tanah berkeliaran dan menyusahkan masyarakat Toba.

"Kesimpulan dari pengadilan tidak ada setelah kita lakukan unjuk rasa," ungkapnya.

Saat ini, lahan seluas 8 hetar tersebut telah dikelola oleh penggugat yang diduga masyarakat sebagai mafia tanah. Kilas balik, masyarakat melihat bagaimana tanah yang sudah bersertifikat pada tahun 2015 tersebut dibuldozer. Sejumlah tanaman yang menjadi penghasilan utama mereka dirusak.

"Saat ini, lahan yang kami duga adalah kawasan eksekusi salah alamat sudah dibuldozer dan diratakan. Untuk masyarakat terdampak, sudah tak berada di lokasi lagi karena sudah digusur. Mereka akhirnya pindah. Ada dua KK yang terusir dari lokasi tersebut," terangnya.

"Ada sekitar 8 hektar lahan yang sudah mendapatkan sertifikat di lokasi tersebut dan tetap dieksekusi Pengadilan Negeri Balige," tuturnya.

Kepala Desa Parik Delima Pasaribu mengatakan, lahan yang dieksekusi tersebut bukan bagian dari desanya. Ia telah menjabat selama 6 tahun sebagai kepala desa tersebut. Artinya, lokasi yang dieksekusi oleh PN Balige tersebut diduga salah alamat.

"Pada saat konstatering, sesuai surat dari Pengadilan Negeri Balige, saya berada di sana dan mengatakan bahwa lokasi yang dieksekusi tersebut bukan di Desa Parik. Alasannya, kami tak pernah dilibatkan baik desa maupun kecamatan terkait lokasi tersebut," tuturnya.

"Pada saat konstatering, itu saya punya alasan mengatakan bahwa lokasi tersebut bukanlah bagian dari Desa Parik. Nah pihak Pemdes Amborgang menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah Desa Amborgang, bukan Desa Parik," sambungnya.

Terkait permasalahan tanah ini, Bupati Effendi bakal membuat pertemuan khusus dengan masyarakat pada hari ini, Kamis (10/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia bakal menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang menjadi keputusan Forkopimda terkait permasalahan tersebut.

"Apa yang menjadi keputusan pengadilan, itu tidak bisa kita ganggu gugat. Tapi ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada masyarakat terkait eksekusi lahan yang ada di Desa Amborgang," tutur Bupati Toba Effendi Napitupulu.

"Yang pasti, kita akan berbincang langsung nanti dengan masyarakat. Apalagi saat ini, kita sedang berkantor di Desa Amborgang. Apa yang sudah kita putuskan dengan Forkopimda akan kita sampaikan saat ini," pungkasya. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN UIP SBU Perkuat Sinergi Pengamanan Objek Vital Nasional melalui Silaturahmi dengan Ditpamobvitnas Polda Sumut

SPPG Buntu Pane Diterpa Berbagai Masalah, Mulai Pelanggaran Aturan Hingga Isu Moral

Tegakkan Hukum, Kejari Asahan Eksekusi Terpidana Penipuan dan Penggelapan Tanah yang Berlarut-larut Sejak 2013

Salah Transfer Berujung Penipuan, Nasabah Nilai Sistem Keamanan BCA Lemah

Pengadilan Eksekusi Lahan di Labura Diwarnai Tangis Histeris Anak Anak

Jaga Objek Vital, Polres Padangsidimpuan Teken MoU Pengamanan dengan Perbankan