KPK Sita Rp 2,8 Miliar dari Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, Kasus Suap Proyek Jalan Makin Panas!

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif
• Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana
• Gubsu Bobby Bahas Persiapan IMT-GT ke-32 Bersama Menko Perekonomian

MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggebrak penanganan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara. Dalam pengembangan penyidikan, KPK berhasil menyita uang tunai senilai Rp 2,8 miliar dari kediaman Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut yang juga merupakan sosok dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian penggeledahan dan penyidikan intensif pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret nama Topan Ginting. Selain uang tunai, petugas KPK juga mengamankan dua pucuk senjata api dari lokasi yang sama.
Kasus ini mengguncang publik Sumatera Utara mengingat posisi strategis Topan Ginting, yang dikenal memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Sebelum menjabat Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting sempat menduduki posisi penting sebagai Sekretaris Daerah Kota Medan di masa kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota. Kenaikan kariernya yang pesat menjadi sorotan banyak pihak.
Dugaan Suap Proyek Bernilai Ratusan Miliar
Kasus suap ini diduga terkait dengan proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan juga proyek di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara. Total nilai proyek yang disorot mencapai fantastis, yakni sekitar Rp 231,8 miliar. KPK sendiri menduga, dana yang disiapkan untuk melancarkan praktik suap mencapai Rp 46 miliar. Meski demikian, uang yang disita saat OTT "hanya" sekitar Rp 231 juta, yang diyakini sebagai sisa dari pembagian dana suap yang sudah terjadi sebelumnya.
Keberadaan uang Rp 2,8 miliar yang baru disita dari rumah Topan Ginting ini menambah daftar bukti yang dimiliki KPK dalam menelisik lebih jauh praktik rasuah ini. Publik menanti, ke mana saja aliran dana tersebut dan siapa saja pihak lain yang terlibat.
Bobby Nasution Siap Diperiksa
Menyikapi perkembangan kasus ini, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan KPK jika diperlukan. Ia juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Topan Ginting, menekankan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Meski demikian, beberapa pengamat hukum pidana berpendapat, tidak mudah bagi praktik suap sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi di lingkungan terkait. KPK sendiri masih terus mendalami asal-usul uang yang ditemukan dan kemungkinan adanya pihak lain yang turut menerima aliran dana haram tersebut.
Kasus ini diprediksi akan terus bergulir dan berpotensi menyeret nama-nama lain seiring dengan pendalaman yang dilakukan oleh KPK. Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini dituntaskan secara transparan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Sumatera Utara.res2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Gubsu Bobby Bahas Persiapan IMT-GT ke-32 Bersama Menko Perekonomian

Peredaran Narkotika Sekala Besar Terungkap, Polres Labuhanbatu Amankan Pria Berusia 62 Tahun

Berat Total 63,67 Gram Sabu Diamankan, Seorang Pria di Kisaran Naga Ditangkap, Terancam Hukuman Pidana Berat

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027