DPR Panggil Basarnas, Soroti Lambannya Evakuasi Juliana Marins di Rinjani

Jakarta | Sumut24.co

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah
• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk memberikan penjelasan terkait lambannya proses evakuasi jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menyatakan bahwa DPR ingin mendapatkan informasi menyeluruh mengenai kendala di lapangan. Proses evakuasi dinilai memakan waktu terlalu lama—lebih dari tiga hari—meskipun posisi korban sempat terdeteksi sejak awal melalui rekaman drone dan laporan pencari lokal.

> "Kami ingin tahu secara rinci apakah keterlambatan itu disebabkan oleh faktor medan, cuaca ekstrem, keterbatasan peralatan, kurangnya SDM, atau justru karena persoalan anggaran," ujar Huda di Jakarta, Jumat (27/6).

Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu, turut mendesak pimpinan Basarnas untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menjelaskan secara terbuka penyebab keterlambatan proses penyelamatan tersebut.

>"Kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan negara tidak mampu. Tapi negara wajib menjelaskan secara jujur dan bertanggung jawab. Apakah ada kesalahan teknis, koordinasi, atau hambatan yang tidak terantisipasi," tegas Adian.

Menurutnya, kondisi ekstrem di Rinjani tidak seharusnya menjadi alasan yang membenarkan lambannya proses evakuasi. Negara, kata dia, seharusnya siap menghadapi situasi darurat di seluruh wilayah, termasuk di medan ekstrem sekalipun.

Komisi V juga berencana melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Gunung Rinjani. Tujuannya adalah untuk meninjau kesiapan personel dan infrastruktur SAR di lokasi, serta mengevaluasi standar operasional prosedur penanganan bencana di kawasan wisata alam ekstrem.

Anggota DPR dari daerah pemilihan NTB, Abdul Hadi, menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem SAR di kawasan pegunungan. Ia mendorong peningkatan pelatihan tim SAR, pembekalan alat yang memadai, serta pelibatan aktif komunitas lokal dalam proses pencarian dan penyelamatan.

Sementara itu, di tingkat daerah, DPRD NTB turut menyuarakan keprihatinan atas insiden tersebut. Mereka mendesak evaluasi sistem pendakian di Rinjani, termasuk seleksi pendaki berdasarkan kondisi fisik, pengawasan jalur masuk, hingga pemasangan peringatan di titik-titik rawan seperti jalur "Letter E" yang diduga menjadi lokasi jatuhnya Juliana.

Juliana Marins (27) dilaporkan jatuh pada Jumat (21/6) saat menuruni jalur dari puncak Rinjani. Tim pencari berhasil mendeteksi keberadaannya dua hari kemudian, namun proses evakuasi baru tuntas pada Selasa (25/6). Pihak keluarga yang datang langsung dari Brasil menyayangkan keterlambatan tersebut dan menuntut akuntabilitas dari otoritas Indonesia.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota Tanjungbalai Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Mendagri Tekankan Penguatan Kapasitas Kepala Daerah

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum

Sah! DPRD Madina Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Pesan Penting Bupati Saipullah