Tambang Emas Ilegal Madina Bagaikan Dracin, Daftar Nama Terungkap, Haruskah Menunggu Perintah "KAPOLRI"
Tambang Emas Ilegal Madina Bagaikan Dracin, Daftar Nama Terungkap, Haruskah Menunggu Perintah "KAPOLRI"
kota
Baca Juga:
- Seru! Kearifan Lokal Dijaga: Bupati Saipullah, Wabup Atika, dan Kapolres Bagus Priandy Hadiri Buka Lubuk Larangan
- KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan
- Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polresta Deli Serdang Ikuti Penanaman Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026
Jakarta– Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, Ph.D., menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang menegaskan larangan bagi perusahaan untuk menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh.
Surat edaran tertanggal 20 Mei 2025 ini ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia, agar diteruskan kepada para Bupati, Wali Kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Edaran ini diterbitkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja dari praktik tidak manusiawi yang selama ini masih terjadi di sejumlah tempat kerja.
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pemberi kerja dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan dokumen pribadi lainnya milik pekerja sebagai jaminan kerja. Pemberi kerja juga dilarang menghalangi buruh untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
Surat edaran ini juga meminta pekerja untuk cermat dalam membaca dan memahami isi perjanjian kerja, terutama apabila terdapat klausul penyerahan dokumen sebagai jaminan. Kalaupun terdapat kebutuhan mendesak dan sah menurut hukum, penyerahan dokumen hanya boleh dilakukan jika:
Ijazah atau sertifikat kompetensi diperoleh dari pelatihan yang dibiayai pemberi kerja; dan
Diatur secara jelas dalam perjanjian kerja tertulis.
Lebih lanjut, perusahaan wajib menjamin keamanan dokumen yang dititipkan dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila dokumen tersebut rusak atau hilang.
Menaker berharap kebijakan ini dapat dipatuhi seluruh perusahaan demi mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi.
Tembusan surat ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, serta sejumlah menteri dan pimpinan organisasi pengusaha dan serikat pekerja.Red2
Tambang Emas Ilegal Madina Bagaikan Dracin, Daftar Nama Terungkap, Haruskah Menunggu Perintah "KAPOLRI"
kota
Antusiasme Tinggi! 111 Pendaftar Ikuti Verifikasi Seleksi Polri 2026 di Padangsidimpuan
kota
Balita Hilang di SPBU Hutalombang, Polres Padang Lawas Sigap Memulangkan ke Orang Tua
kota
Bupati Madina Dorong Pelestarian Tradisi Lubuk Larangan untuk Ekosistem dan Masyarakat
kota
Lebih dari 3,5 Juta Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara Hingga H7 Idulfitri 1447H/2026
kota
Kapolresta Deli Serdang Pantau Aktivitas Arus Balik Lebaran 1447 H di Bandara Kualanam
kota
Dugaan Narasi Negatif terhadap Kejaksaan Negeri Karo Diduga Ganggu Proses Hukum Kasus Korupsi Profile Desa
kota
Sergai sumut24.co Tim Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda Sumatera Utara bersama jajaran Polres Serdang Bedagai melakukan monitoring d
News
Sergai sumut24.co Seorang pria ditemukan meninggal dunia di areal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Kebun Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kab
Hukum
Tanjungbalai PT Bank Sumut (Perseroda) terus menegaskan perannya sebagai motor penggerak digitalisasi keuangan daerah sekaligus mitra stra
News