Wujudkan Kamseltibcarlantas, Polresta Deli Serdang Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026
Wujudkan Kamseltibcarlantas, Polresta Deli Serdang Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026
News
Baca Juga:
- Seru! Kearifan Lokal Dijaga: Bupati Saipullah, Wabup Atika, dan Kapolres Bagus Priandy Hadiri Buka Lubuk Larangan
- Bupati Madina Tebar Jaring Ikan, Saipullah Nasution : Lubuk Larangan Kearifan Lokal yang Dirindukan Perantau
- Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Polres Padangsidimpuan Tandatangani MoU Lubuk Larangan,AKBP Dr Wira Prayatna : Langkah awal penting Mencipta
Larangan itu dikeluarkan Megawati karena Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis kemarin, 20 Februari 2025. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap dan pelarian kader partai banteng Harun Masiku.
Pengamat politik Teguh Santosa menilai larangan Megawati itu adalah pendidikan politik dan pendidikan hukum yang tidak baik serta bernuansa sabotase dan ajakan pembangkangan terhadap upaya pemerintah membangun kohesivitas pemerintahan.
"Perintah Ibu Mega membuat kesan seolah-olah ada negara di dalam negara, ada negara partai di dalam NKRI. Ini tidak boleh terjadi karena bisa berdampak buruk tidak hanya pada urusan politik dan pemerintahan tapi juga pada urusan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintah baik di pusat maupun daerah," ujar mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini ketika ditemui redaksi di kegiatan "Sarasehan Alumni: Sinergi Unpad Menuju 300 Dunia" di Bale Sawala, Unpad, Jatinangor, Sabtu, 22 Februari 2025.
Lebih lanjut alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Unpad ini mengatakan, sebaiknya Megawati fokus memaksimalkan upaya hukum yang tersedia untuk membantu membuktikan bahwa Hasto yang merupakan kader kesayangannya tidak bersalah dalam kasus yang dituduhkan.
"Sebagai mantan presiden yang ikut mendorong kelahiran KPK, Ibu Mega semestinya mengirimkan pesan yang positif dan konstruktif kepada rakyat dalam upaya menegakkan hukum. Bukan memperkeruh keadaan dengan mengoplos hukum dan politik," ujar Teguh lagi.
Di sisi lain, Teguh mengingatkan kader PDIP yang dilarang Megawati ikut retreat kepala daerah bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat integral, struktural, dan fungsional, serta menciptakan kewenangan yang saling melengkapi dalam konteks melayani rakyat.
Kader setiap partai semestinya menyadari bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah pengabdian terbesar mereka adalah pada rakyat.
"Apalagi kader PDIP pasti tahu tentang kisah Bung Karno yang setelah jadi presiden menyerahkan hidup dan matinya untuk rakyat, bukan untuk partai yang dia dirikan," demikian Teguh. Rel
Wujudkan Kamseltibcarlantas, Polresta Deli Serdang Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2026
News
Polda Sumut Amankan 7 Pelaku Penipuan OnlineModus Beli Mobil dan Sepeda Lipat
News
Joint Operation Polrestabes Medan dan Bea Cukai di Laut Sergap Kapal Pengangkut 56 Kg Sabu asal Malaysia
News
Medan sumut24.co Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Toba 2026 di Mapolrestabes
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemampuan para petenis muda yang tampil dalam Junior Open Tennis Tournamen
kota
Medan sumut24.co Seorang pengacara, Hans Benny Silalahi, S.H.,MH.melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan mata uang berdasarkan Undang
Hukum
sumut24.co MedanMenjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke19 Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), pengurus dan panitia FJPI Sum
kota
Medan sumut24.co Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama Bea dan Cukai, Minggu (15/11/2026) pagi berhasil menggagalkan upaya peny
Hukum
sumut24.co MedanKonsulat Jenderal India di Medan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Beren
Umum
Demi Kenyamanan Warga, AKBP Dodik Yulianto Pimpin Pemantauan Lalu Lintas Pagi Hari
News