Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumut Desak KPK Tetapkan Abdul Haris Lubis sebagai Tersangka Kasus Dana DAK Rp176 M

Baca Juga:

• Majelis Dakwah Al Washliyah SUMUT Lanjutkan Pembinaan Rutin Da'i dan Muallaf di Tanah Karo
• Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Diterpa Badai Skandal: Anggaran Rp 632 Miliar Dipertanyakan, Lantai Retak dan Lift Diduga Bekas
• AMMI Minta Presiden Prabowo Beri Hak Konstitusional untuk Terpidana Kasus Korupsi COVID-19

Medan,– Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara (GMPK Sumut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Abdul Haris Lubis sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 senilai Rp176 miliar.

Koordinator GMPK Sumut, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi berbagai indikasi yang mengarah pada keterlibatan Abdul Haris Lubis dalam dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Mereka menduga adanya penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan meminta KPK bertindak cepat.

"Kami mendesak KPK untuk segera mengambil tindakan tegas dan menetapkan Abdul Haris Lubis sebagai tersangka. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan hukum," ujar salah satu perwakilan GMPK Sumut dalam aksi unjuk rasa di depan kantor KPK, Jakarta.

GMPK Sumut juga menyoroti lambatnya proses penanganan kasus ini, yang menurut mereka dapat mencederai kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka berharap KPK segera memberikan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan GMPK Sumut. Namun, sumber internal di KPK menyebut bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

Kasus dugaan korupsi DAK senilai Rp176 miliar ini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di daerah. Publik pun menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Majelis Dakwah Al Washliyah SUMUT Lanjutkan Pembinaan Rutin Da'i dan Muallaf di Tanah Karo

Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Diterpa Badai Skandal: Anggaran Rp 632 Miliar Dipertanyakan, Lantai Retak dan Lift Diduga Bekas

AMMI Minta Presiden Prabowo Beri Hak Konstitusional untuk Terpidana Kasus Korupsi COVID-19

Terkenal Kebal Hukum & Licin, Gebraksu: KPK Tangkap Baharuddin Siagian

Dugaan Korupsi Dana Alkes & Antropometri Rp 62 Miliar, Jaga Marwah: Usut Mafia Anggaran DAK ke Sukabumi

"Jumat Keramat": PRDB Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Monopoli Proyek di PJN Wilayah IV Sumut