Skandal Pungli Hingga 49 Juta di Dispora Padangsidimpuan: Pj Walikota Timur Tumanggor Ambil Tindakan Tegas "Non-Aktifkan"

P. Sidimpuan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Herdensi Investigasi Laporan Warga Deli Serdang Niat Berobat UHC Dipatok RP.600 Ribu
• PMO dan BA Sergai Tegas Bantah Tuduhan Pungli dan Gratifikasi
• Terungkap! Direktur CV Rafli Akbar Ternyata Sudah Dipanggil Berulang Kali Tapi Mangkir Akhirnya Jadi Tersangka, Ini Kronologinya

Keputusan tegas yang diambil oleh Pejabat (Pj) Walikota, H. Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada hari tersebut, beliau mengumumkan bahwa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Ka,Dispora), Ali Hotman Hasibuan, S.Sos., MM, resmi dinonaktifkan sementara. Keputusan ini bukan tanpa alasan, langkah tersebut diambil setelah terungkapnya dugaan pungutan liar yang melibatkan pejabat tinggi Dispora tersebut, Kamis (30/1/2025).

Menurut Pj WalikotaTimur Tumanggor dugaan pungutan liar ini terkait dengan praktik pemungutan uang terhadap tenaga honorer di Dispora Kota Padangsidimpuan.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat kota padangsidimpuan,ditemukan bahwa sejumlah pegawai honor di kantor tersebut dipungut uang dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2 juta bahkan lebih.

Menanggapi hal ini, Pj Walikota menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan harus diusut tuntas.

"Kami harus menjaga integritas pemerintah daerah. Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan, dan kami akan terus berupaya untuk memberantas praktik pungutan liar yang mencemari pemerintahan kita," ujar H. Timur Tumanggor dengan tegas.

Pernyataan Pj Walikota tidak hanya berhenti pada pengumuman penonaktifan sementara Ali Hotman, namun juga mencakup upaya penyelidikan lebih lanjut. Kepala Inspektorat, Sulaiman Lubis, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan maraton terhadap 59 tenaga honorer di Dispora menunjukkan bahwa 27 orang di antaranya terlibat dalam pungutan liar.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan serius untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik serupa yang terjadi di masa mendatang.

Lebih lanjut, Sulaiman menambahkan bahwa total uang yang dipungut dari tenaga honorer diperkirakan mencapai sekitar Rp 49 juta. "Kami telah menyampaikan kepada Pj Walikota bahwa uang ini harus segera dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jika tidak, kami akan serahkan masalah ini kepada pihak berwenang," tegas Sulaiman.

Keputusan Pj Walikota untuk menonaktifkan Ali Hotman Hasibuan tidak hanya mencerminkan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam menjaga integritas pelayanan publik.

Pj Walikota menekankan bahwa dirinya berasal dari latar belakang yang sederhana dan merasa sangat teriris dengan adanya pungutan liar yang menimpa para tenaga honorer yang sudah berjuang keras untuk hidup.

"Ini adalah bentuk 'bersih-bersih' yang harus dilakukan. Kita semua harus menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang merugikan rakyat," kata Pj Walikota dengan penuh penekanan.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Walikota berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai negeri di Padangsidimpuan. "Mari kita jadikan ini sebagai cambuk bagi kita semua agar tidak ada lagi tindakan yang merusak integritas pemerintahan. Semua harus bekerja dengan bersih, jujur, dan transparan," harapnya.

Kasus pungutan liar di DisporaPadangsidimpuan adalah gambaran kecil namun menggugah tentang betapa pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Keputusan Pj Walikota untuk menonaktifkan sementara Kepala Dinas Pariwisata, Ali Hotman Hasibuan, adalah sinyal kuat bahwa tidak ada tempat bagi praktik-praktik korupsi di pemerintahan setempat.

Tindakan ini harus menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih besar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Herdensi Investigasi Laporan Warga Deli Serdang Niat Berobat UHC Dipatok RP.600 Ribu

PMO dan BA Sergai Tegas Bantah Tuduhan Pungli dan Gratifikasi

Terungkap! Direktur CV Rafli Akbar Ternyata Sudah Dipanggil Berulang Kali Tapi Mangkir Akhirnya Jadi Tersangka, Ini Kronologinya

Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Desa Akhiruddin Rampung, Kejari Padangsidimpuan Tegaskan Sudah Sesuai SOP: Tidak Ada Arogansi, Semua Prosedural

Janji Pemerataan Pembangunan Dipertanyakan, Jalan BM Muda Padangsidimpuan Tak MANTAP Hampir Tiga Periode

Kejari Padangsidimpuan Tetapkan 3 Tersangka Terkait Proyek RKB SDN 200301,Kajari Lambok : AL sudah enam kali di Panggil,DPO menyusul