Dorong Pengendalian Harga Minyak Goreng, Plt. Sekjen Kemendagri Minta TPID Awasi Distributor

Baca Juga:

• PLN UIP SBU Raih Penghargaan Nasional pada Gelaran Nusantara CSR Awards 2026
• PLN UID Sumatera Utara Raih 3 Penghargaan di Nusantara CSR Awards 2026, Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Hijau
• Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar mengawasi pergerakan harga komoditas, khususnya minyak goreng. Pasalnya, harga minyak goreng diketahui terus meningkat, bahkan di sejumlah daerah angkanya melewati Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Oleh sebab itu, berkaitan dengan kepastian dan ketaatan para distributor yang sudah ditunjuk, kami minta tolong sekali lagi kepada pemerintah daerah, kepada teman-teman TPID, kepada Satgas Pangan, cek betul untuk D2-nya (distributor kedua) yang ada di kabupaten," ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Jika diketahui terdapat pelanggaran dari sisi penetapan harga distributor, Tomsi meminta pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu melaporkannya pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tomsi juga mengimbau daerah agar memastikan harga jual minyak goreng jenis Minyakita kepada konsumen akhir tidak boleh melebihi HET yakni Rp15.700 per liter.

Dia menyebut, pemerintah akan menindak tegas oknum distributor yang dengan sengaja mempermainkan harga minyak goreng. Apalagi harga untuk distributor D-2 juga telah ditetapkan oleh Kemendag.

"Bapak-Ibu sekalian, ini harapannya betul-betul ada input dari daerah [mengenai harga distributor], sehingga di mana mereka yang main-main yang nakal ini bisa diberikan tindakan," imbuhnya.

Di lain sisi, Tomsi juga meminta upaya pengendalian harga juga diterapkan pada komoditas beras. Ia secara khusus mendorong Perum Bulog agar melakukan intervensi di sejumlah wilayah, sehingga harga komoditas tersebut tidak memicu inflasi. Pasalnya, diketahui di sejumlah daerah harga beras mengalami kenaikan melebihi HET.

"Nah, kami mohon untuk setiap hari mengupdate data-data ini. Di mana daerah-daerah yang di atas harga eceran tertinggi teman-teman dari Bulog ini bisa langsung dari pusat bisa mengonfirmasi dengan daerah untuk melaksanakan intervensi. Ini yang kita harapkan," imbuhnya.

Menutup paparannya, Tomsi mengimbau daerah untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai langkah, termasuk mewaspadai ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak serta mengantisipasi dampak perubahan cuaca, terutama menjelang musim panen.

Puspen Kemendagri

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN UIP SBU Raih Penghargaan Nasional pada Gelaran Nusantara CSR Awards 2026

PLN UID Sumatera Utara Raih 3 Penghargaan di Nusantara CSR Awards 2026, Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Hijau

Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025

Harga Tak Stabil, Kadis Perindag ESDM Sumut Ungkap Masalah Distribusi hingga Dugaan Kartel

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat