Diduga Rugikan Keuangan Negara Poldasu dan Kajatisu diminta Proaktif selidiki Proyek Pembangunan RSUD Parapat Senilai 17.9 Miliar

Simalungun- Proyek pembangunan gedung layanan rujukan IGD, rawat jalan, rawat inap dan ICU RSUD Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan kontrak Nomor: 02/ PKK.FISIK-GEDUNG LAYANAN RUJUKAN.DAK/ RSUD PARAPAR/ VII/ 2024 pagu anggaran sebesar Rp. 17.927.818.590 yang dikerjakan pihak ketiga oleh PT. Afifa Jaya Perkasa sebagai Rekanan diketahui kurang nya kepengawasan dari pihak dinas terkait sehingga adanya penyimpangan kualitas dan kwantitas.

Baca Juga:

• Alisansi CS KERAS Geruduk Kejatisu dan Bakar Foto Walikota, Goklif Manurung: Kajati SUMUT SEGERA Periksa & Tangkap Wesly Silalahi Terkait Gurita Korup
• Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka
• Dugaan Pungli Beli Bangku Rp1,5 Juta Mencuat di SMAN 1 Kisaran : Orang Tua Heran Anak Zonasi Tak Lulus, Pihak Sekolah Bantah

Anehnya, sesuai hasil investigasi langsung Rekanan membuat himbauan Pasal 551 dilarang masuk, padahal yang digunakan dalam pembangunan tersebut adalah uang negara yang ditampung dari pada APBD Pemkab kabupaten Simalungun TA 2024, dah kuat dugaan penggunaan Pasal 551 tepat didepan pintu gerbang seng lokasi pembangunan Gedung RSUD parapat tidak mendasar atau tidak adanya registrasi larangan masuk kepada aparat Kepolisian dan pemuatan larangan masuk merupakan telak bertentangan dengan PP Nomor 68 Tahun 1999, PP Nomor 71 Tahun 2000, PP Nomor 43 Tahun 2018 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK, kamis(12/12/2024).

Dilihat dari kondisi fisik bangunan tersebut yang sampai saat ini baru mencapai 80 persen baru selesai dikerjakan, oleh pihak Rekanan ada kemungkinan tidak akan mampu menyelesaikan proyek Pembangunan RSUD Parapat. sampai akhir Tahun Anggaran 2024 sebagai mana yang di atur pada kontrak kegiatan pekerjaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juli 2024.

Sesuai informasi proyek yang dikerjakan PT. Afifa jaya Perkasa bukanlah perusahaan milik lokal tetapi Rekanan beralamat di Kisaran, sehingga perusahaan tersebut tidak akan memikirkan kwalitas bangunan tersebut

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, dr. Jimmi Gultom dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rio Imanta Sebayang saat dikonfirmasi baik melalui pesan whatsapp baik di hubungi melalui selular telpon malah bungkam.seribu bahasa malah memblokir No hp

Pemerhati Pembangunan daerah Azari Nasution Saya menilai keterlambatan pekerjaan ini dari kesalahan pemberi kerja dalam hal ini pihak RSUD Parapat dan konsultan pengawasan tak pernah kelapangan meninjau pekerjaan ini.
Seharusnya pihak dari RSUD parapat dan konsultan setiap hari melakukan pengawasan untuk evaluasi pekerjaan ini,kalau memang ada keterlambatan mereka harus membuat teguran kepada kontraktor.

Saya minta pihak RSUD parapat harus melakukan Pemutusan kontrak kalau sampai akhir Tahun dan tanggal yang di tetap kan di kontrak kerja belum juga siap melaksanakan kerjaan ini,karna ini kontrak tahun jamak atau bukan kontrak multiyers sesuai kepres yg berlaku saat ini,tidak dibenarkan melakukan adendum atau perpanjangan waktu pungkasnya (ES).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Alisansi CS KERAS Geruduk Kejatisu dan Bakar Foto Walikota, Goklif Manurung: Kajati SUMUT SEGERA Periksa & Tangkap Wesly Silalahi Terkait Gurita Korup

Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka

Dugaan Pungli Beli Bangku Rp1,5 Juta Mencuat di SMAN 1 Kisaran : Orang Tua Heran Anak Zonasi Tak Lulus, Pihak Sekolah Bantah

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

47 Ibu dari 11 Kecamatan Ikuti KB MOW di RSUD Gunungtua, Wabup Paluta Basri Harahap: Bukti Kesadaran Keluarga Sehat Meningkat

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum