Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara
Jakarta Sumut24.coPresiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan dana denda administratif senilai Rp10 triliun serta lahan kawasan hutan
News
Baca Juga:
Medan - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sistem birokrasi pemerintah yang kompeten dan berintegritas dalam melayani masyarakat. Menurutnya, hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden memberikan arahan yang sangat konkret, kalau kita rangkum, kalau kita peras Bapak/Ibu sekalian adalah harapan beliau, birokrasi melayani rakyat dengan tidak saja [memiliki] kapasitas, tapi [juga] integritas," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Daerah 2024 di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).
Demi membangun sinergi birokrasi antara pemerintah, sambung Bima, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024. Rapat yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo ini juga menjadi momentum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Selain itu, Bima juga menegaskan pentingnya mendukung Asta Cita atau delapan misi yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo. Asta Cita, kata dia, memuat agenda penting yang wajib menjadi perhatian semua kepala daerah, seperti swasembada pangan, hilirisasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
"Lagi-lagi fokus pada kedaulatan pangan. Ketiga, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi akan berlanjut, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," jelasnya.
Untuk mencapai program pemerintah, diperlukan sinkronisasi agar setiap kepala daerah tidak bergerak sendiri-sendiri. "Jangan sampai kepala daerah bergerak sendiri sesuai dengan visi-misinya, tidak nyambung dengan target nasional tadi," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dinilai berlangsung aman dan damai. Ini ditunjukkan dengan tidak adanya gangguan sistem keamanan di daerah yang signifikan. "Angka-angka menunjukkan bahwa secara umum gangguan keamanan bisa dibilang tidak signifikan, kecuali di beberapa daerah," ujarnya.
Bukan hanya Pilkada, sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia juga terbilang aman jika dibandingkan dengan beberapa negara di dunia. "Maka sekali lagi penyelenggaraan Pemilu kita bisa dikatakan aman, damai, dan lancar," tegasnya.
Puspen Kemendagri
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Jakarta Sumut24.coPresiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan dana denda administratif senilai Rp10 triliun serta lahan kawasan hutan
News
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran perwira tinggi. Dalam mutasi terbaru, Irjen Pol
Profil
Jakarta DPR RI menerima sekaligus bersilaturahmi dengan Ketua Umum PB PGRI Pusat, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, beserta jajaran pengurus PGR
Politik
Jakarta Nurul Arifin menegaskan pentingnya perlindungan maksimal bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dalam misi
News
sumut24.co MedanAula Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi saksi riuhnya antusiasme mahasiswa
Umum
Kota Jantho sumut24.co Kejaksaan Negeri Aceh Besar berhasil memulihkan kerugian keuangan negara hampir mencapai Rp1 miliar dari hasil pena
News
sumut24.co MedanPersoalan tunggakan SPP yang menimpa seorang siswa SMP Panca Budi telah menemukan titik terang. Robby Cahyadi, orang tua d
kota
sumut24.co MedanEvent lari lintas alam berskala internasional, Trail of The Kings by UTMB 2026, akan digelar pada 1214 Juni 2026 di kawas
kota
sumut24.co MedanDihadapan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara tegas m
News
sumut24.co MedanSebagai miniaturnya Indonesia, Kota Medan memiliki potensi besar menjadi kota metropolitan berbasis teknologi.Hal tersebut
kota