Walikota Mahyaruddin Salim: Komitmen Pembangunan Perlu diperkuat

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga:

• Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota
• Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum atas komitmen Posbankum
• Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Tengku Eswin dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kota Tanjungbalai.

Paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memberikan catatan strategis, masukan, serta rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait rekomendasi atas LKPJ TA 2025 disampaikan oleh Hj Nessy Aryani.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), DPRD wajib membahas LKPJ paling lambat 30 hari setelah dokumen tersebut diterima.

"LKPJ telah disampaikan melalui rapat paripurna pada 31 Maret lalu, sehingga rapat hari ini masih dalam batas waktu yang diperkenankan," ujarnya.

Mahyaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Tanjungbalai atas kinerja dan partisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti persoalan persampahan, banjir, air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi.

"Untuk itu, perlu diperkuat komitmen dalam pelaksanaan pembangunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat," katanya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Ia juga berharap dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan Tanjungbalai EMAS.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota

Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum atas komitmen Posbankum

Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Pemko Tanjungbalai Hadiri Rapat Persiapan NPGT Sumut 2026, Dorong Sertifikasi Aset Pulau dan Tanah Pemda

Pemko Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut, Bahas IKK untuk Optimalkan Alokasi DAU 2027

Wali Kota menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0207/Simalungun dari Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana SSos MMAS MHan kepada Letkol Inf Agus Mochtadi