Penangkapan Tiga Hakim PN Surabaya Menambah Beban Penegak Hukum Mencapai Tujuan

Oleh : Farid Wajdi

Baca Juga:

• Bupati Asahan Serahkan Fasilitas Bantuan Sosial Pembangunan Ekonomi Masyarakat TA 2025
• Tingkatkan PAD Tanjungbalai, Perda Dan Perwa Diterbitkan Wali Kota
• Mulai Pilih Baju Sendiri, Saatnya Dukung Anak Tampil Nyaman dan Percaya Diri

Tiga hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (23/10/2024).

Penangkapan tersebut terkait dugaan suap dalam vonis bebas yang diberikan kepada Gregorius Ronald Tannur.

Ketiga hakim PN Surabaya yang ditetapkan tersangka merupakan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ronald Tannur di tingkat pertama dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti.

Ketiganya membebaskan Ronald Tannur dari segala dakwaan. Atas terulangnya kembali rangkaian peristiwa penangkapan Hakim tersebut akan menambah beban bagi para penegak hukum untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan membuktikan masih adanya persoalan profesionalisme dan integritas di kalangan hakim/aparat peradilan.

Ironisnya, penangkapan ini juga dilakukan belum genap sepekan setelah pemerintah menaikkan gaji pokok hakim sebesar 30 persen dan tunjangan jabatan hakim 40 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang revisi ketiga PP 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Lingkungan Mahkamah Agung.
Dari kejadian itu dapat diberi catatan sebagai berikut:

1. Data menunjukkan terjadi fenomena penurunan indeks integritas hakim dari perspektif masyarakat sebab nilai tahun 2023 turun sebesar 0.3 poin, dibanding dengan nilai indeks tahun 2022.

Penurunan dimaksud tidak dapat dianggap sepele, meski mungkin hanya angka di atas kertas, tetapi ternyata terjadi di 73.5% dari total seluruh wilayah Indonesia [25 dari 34 provinsi]. Sebab walaupun hanya angka indeks turun 0.3, tapi di saat yang bersamaan terjadi kenaikan laporan masyarakat di Komisi Yudisial, pada tahun yang sama yaitu tahun 2023 dan di 23 provinsi, sehingga saat terjadi penurunan nilai indeks integritas di 24 provinsi, maka terjadi pula pada 23 provinsi, kenaikan angka laporan masyarakat.

2. Kondisi pada 2017 lalu masih relevan, karena reformasi peradilan meski sudah dapat mencapai banyak hal tetapi belum dapat juga menjangkau hal dasar, yaitu: integritas dan profesionalitas. Hal tersebut berarti juga, perubahan yang dilakukan masih bersifat aksesoris/formalitas dibanding substansial. Agenda reformasi peradilan adalah pekerjaan besar dan tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Mahkamah Agung

3. Kasus Ronald Tanur adalah bukti bahwa Independensi Hakim justru menjadi impunitas untuk para oknum hakim/aparat peradilan, sehingga sangat urgen bahkan bersifat niscaya perlu diimbangi dengan akuntabilitas hakim dan peradilan.

4. Produk hukum berupa putusan yang baik hanya dihasilkan dari hakim dan aparat peradilan yang etikanya dan integritasnya baik. Karena itu, kasus Gregorius Ronald Tanur, sepatutnya juga mendorong pendayagunaan hasil pengawasan etik oleh Komisi Yudisial ke arah yang lebih besar, yaitu pengaruhnya pada tingkat berikutnya, atau bahkan digunakan sebagai Novum/bukti baru pada perkara lanjutannya.

5. Jika jelas sebuah pelanggaran etika seorang Hakim, memiliki dampak atau berkaitan langsung dengan sebuah perkara, maka putusan dimaksud harus dapat dibatalkan, dengan hasil pengawasan Komisi Yudisial yang menjadi dasar salah satunya.

Farid Wajdi
Founder Ethics of Care/Anggota KY 2015-2020

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Serahkan Fasilitas Bantuan Sosial Pembangunan Ekonomi Masyarakat TA 2025

Tingkatkan PAD Tanjungbalai, Perda Dan Perwa Diterbitkan Wali Kota

Mulai Pilih Baju Sendiri, Saatnya Dukung Anak Tampil Nyaman dan Percaya Diri

PLN Serahkan Dana TJSL Untuk Pemberdayaan Rumah Garam Aceh Berbasis Listrik

Musikal Petualangan Sherina 2025 Kembali Hadir: Merayakan 25 Tahun Kisah Ikonik di Panggung Pertunjukan Indonesia

Iman Irdian - Chairil Mukmin Resmi di Lantik Wako Dan Wawako T. Tinggi