Disebut Sebut Bangunan Gedung Milik Oknum Pejabat Dinkes Sumut Tidak Miliki Izin PBG

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan
• PLN UIP SBU Dan Kanwil BPN Sumatera Utara Perkuat Sinergi Percepatan Pengadaan Lahan Infrastruktur Ketenagalistrikan
• JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII

Bangunan gedung di Jalan Pasar II, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan diduga milik seorang oknum pejabat Dinas Kesehatan Sumatera Utara di sinyalir tidak mengantongi izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Dari hasil investigasi wartawan di lapangan, Kamis (17/10/2024) siang, menurut salah seorang pekerja bahwa, bangunan gedung tersebut milik oknum pejabat Dinas Kesehatan Sumatera Utara.

"Bangunan yang dibangun ini milik oknum Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang rencanannya akan dijadikan sorum mobil," ujar pekerja yang tidak mau menyebutkan identitasnya.

Masih menurut pekerja tersebut saat ditanya soal izin PBG yang diduga tidak ada mengatakan bahwa, izin PBG milik oknum Dinas Kesehatan Sumatera Utara sudah ada dan telah di urus ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.

"Saya hanya sebagai pekerja bang. Tapi, kalau masalah izin PBG dari dinas terkait tidak mungkin tidak ada. Pasti sudahlah diurus izinnya," sebut seorang pekerja yang ditemui di lokasi gedung.

Dari amatan wartawan, bangunan tersebut disinyalir telah melanggar dan menyalahi aturan sesuai Dasar Hukum Izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b.

Selain itu juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 twnrang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

Untuk di Kota Medan, Ranperda tentang PBG merupakan peraturan pelaksana kebijakan pemerintah tersebut. Ranperda ini merupakan perubahan atas bagian dari Perda Kota Medan Nomor 3/2015 tentang Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 5/2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menyikapi hal tersebut, wartawan mengkonfirmasikan dugaan penyalahgunaan dan UU atas Dasar Hukum Izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Alrxander Sinulingga via WhatsApp, tidak membalas. Bahkan saat dihubungi tidak mengangkat selulernya.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan

PLN UIP SBU Dan Kanwil BPN Sumatera Utara Perkuat Sinergi Percepatan Pengadaan Lahan Infrastruktur Ketenagalistrikan

JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII

Bupati Asahan Hadiri Penutupan MTQ ke-40 Sumut, Kafilah Asahan Raih Juara Umum V dan 24 Penghargaan

Pelantikan 18 Pejabat, Sekda Tekankan Amanah dan Profesionalisme ASN

PLN UID Sumut Dukung Penguatan Literasi Digital Siswa MTs Muhammadiyah 19 Tanjung Pura