Disebut Sebut Bangunan Gedung Milik Oknum Pejabat Dinkes Sumut Tidak Miliki Izin PBG

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• LPM Medan Johor Sebut Proyek Drainase di Kuala Bekala Diduga Langgar SOP
• Pemprov Sumut Genjot Realisasi Pembangunan Daerah, Targetkan Tuntas Sebelum Akhir Tahun
• Bangunan Bhayangkara Holyland Diduga Menyalahi Izin PBG

Bangunan gedung di Jalan Pasar II, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan diduga milik seorang oknum pejabat Dinas Kesehatan Sumatera Utara di sinyalir tidak mengantongi izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Dari hasil investigasi wartawan di lapangan, Kamis (17/10/2024) siang, menurut salah seorang pekerja bahwa, bangunan gedung tersebut milik oknum pejabat Dinas Kesehatan Sumatera Utara.

"Bangunan yang dibangun ini milik oknum Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang rencanannya akan dijadikan sorum mobil," ujar pekerja yang tidak mau menyebutkan identitasnya.

Masih menurut pekerja tersebut saat ditanya soal izin PBG yang diduga tidak ada mengatakan bahwa, izin PBG milik oknum Dinas Kesehatan Sumatera Utara sudah ada dan telah di urus ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan.

"Saya hanya sebagai pekerja bang. Tapi, kalau masalah izin PBG dari dinas terkait tidak mungkin tidak ada. Pasti sudahlah diurus izinnya," sebut seorang pekerja yang ditemui di lokasi gedung.

Dari amatan wartawan, bangunan tersebut disinyalir telah melanggar dan menyalahi aturan sesuai Dasar Hukum Izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b.

Selain itu juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 twnrang Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

Untuk di Kota Medan, Ranperda tentang PBG merupakan peraturan pelaksana kebijakan pemerintah tersebut. Ranperda ini merupakan perubahan atas bagian dari Perda Kota Medan Nomor 3/2015 tentang Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 5/2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menyikapi hal tersebut, wartawan mengkonfirmasikan dugaan penyalahgunaan dan UU atas Dasar Hukum Izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Alrxander Sinulingga via WhatsApp, tidak membalas. Bahkan saat dihubungi tidak mengangkat selulernya.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

LPM Medan Johor Sebut Proyek Drainase di Kuala Bekala Diduga Langgar SOP

Pemprov Sumut Genjot Realisasi Pembangunan Daerah, Targetkan Tuntas Sebelum Akhir Tahun

Bangunan Bhayangkara Holyland Diduga Menyalahi Izin PBG

Kelola Galian C Tanah Urug di Kecamatan Pulo Bandring, Kepala Dusun Akui Tak Miliki Izin

PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan

Wali Kota Tanjungbalai Lantik 12 Pejabat, Pesan Jangan Jadi Bagian dari Masalah