Kemenpora Tegaskan Pelaksanaan PON dan Paralimpiade Nasional dilakukan Pendampingan

Baca Juga:

• Samsung Galaxy A08 Resmi Meluncur di Indonesia, Baterai 6.000 mAh, Fitur AI, dan Update 6 Tahun Mulai Rp2 Jutaan
• Respon Cepat Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, 2 Pengedar Diamanakan Barak Dibakar
• Air Rendam Pondok Zikir Thoriqat Ahli Syattariyah di Simpang Gambus, Diduga Dampak Luapan Hulu Sungai

DELISERDANG - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut dan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Jawa Tengah, dilakukan pendampingan tata kelola. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo di Stadion Sport Centre, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (13/9/2024) malam.

Menpora mengatakan pendampingan tersebut berupa Satuan Tugas (Satgas) yang bukan hanya untuk pemerintah provinsi. Melainkan juga akan melakukan pengawasan terhadap pemerintah pusat yang terlibat dalam penyelenggaraan PON XXI dan Peparnas XVII Jawa Tengah.

"Satgas ini terdiri dari dua tim, yaitu satgas pelaksana yang dipimpin oleh saya sebagai Menpora dan satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dan Peparnas yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung," kata Menpora.

Sebagaimana diketahui, satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara serta Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Satgas ini bertugas untuk mengawasi kedua event tersebut baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menjelaskan pihaknya juga sudah melakukan upaya mitigasi untuk pelaksanaan PON XXI. Dirinya bahkan melibatkan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Forkopimda dalam penyelenggaraan PON XXI di Wilayah Sumut.

"Saat Saya mulai menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut Saya langsung melibatkan Forkopimda dalam PB PON XXI, Kapolda, Kejati, DPRD semua terlibat. Ini upaya mitigasi kita agar PON bisa berjalan dengan baik," kata Fatoni di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumut, Sabtu (14/9).

Fatoni menambahkan pemerintah pusat dan daerah juga terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut. Hal tersebut diharapkan mampu mencegah adanya kesalahan, mal administrasi atau penyelewengan.

"Kita tidak ingin hal tersebut terjadi, tetapi tentu kita juga melakukan upaya mitigasi, pencegahan, goal kami pada PON kali ini sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses ekonomi dan sukses pasca PON, kami memegang teguh itu," ucap Fatoni.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Samsung Galaxy A08 Resmi Meluncur di Indonesia, Baterai 6.000 mAh, Fitur AI, dan Update 6 Tahun Mulai Rp2 Jutaan

Respon Cepat Satresnarkoba Polres Labuhanbatu, 2 Pengedar Diamanakan Barak Dibakar

Air Rendam Pondok Zikir Thoriqat Ahli Syattariyah di Simpang Gambus, Diduga Dampak Luapan Hulu Sungai

Respon Cepat Sikapi Keluhan Masyarakat Anggota DPRD Medan Fraksi Nasdem Antonius Devolis Tumanggor Sosialisasikan Perda No. 3 Tahun 2025

Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani

SAPA: Kapolda Baru Harus Tuntaskan Dugaan Korupsi Beasiswa, PON dan Aceh Hebat