Mendagri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah di Sektor Transportasi

Baca Juga:

• Korpri Kemendagri Dorong ASN Manfaatkan Marketplace Digital untuk Tingkatkan Kesejahteraan
• Berstatus Kinerja Tinggi, Pemko Medan Terima Penghargaan dari Kemendagri, Rico Waas: Ke Depan Harus Lebih Inovatif dan Kreatif
• Wamendagri Ribka: Sembilan Daerah Siap Laksanakan PSU pada 16 dan 19 April Mendatang

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam sektor transportasi pada acara Hari Perhubungan Nasional 2024. Kedua pihak diharapkan memperkuat kerja sama dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara.

"Untuk bisa membangun sistem transportasi, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, karena ada pembagian tugas. Untuk jalan nasional dibangun oleh APBN oleh Kementerian PUPR, jalan provinsi oleh APBD oleh provinsi [dengan pengawasan] gubernur, jalan kabupaten/kota untuk [diawasi] wali kota/bupati dengan APBD kabupaten/kota," katanya di JIEXPO Kemayoran Convention Center Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dia menegaskan, setiap tingkat pemerintahan baik di pusat maupun daerah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Koordinasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi. Kesamaan pandangan dan komitmen untuk kepentingan rakyat juga diperlukan dalam kolaborasi. Oleh karena itu, kepala daerah di semua tingkat harus peduli pada sektor yang berdampak banyak pada masyarakat tersebut.

"Saya melihat, sepertinya atensi untuk pembangunan [sistem transportasi] ini berbeda-beda antara kepala daerah," tegasnya.

Pembangunan sistem transportasi di Indonesia juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Mendagri menjelaskan, faktor kepulauan ini otomatis memengaruhi sistem pembangunan transportasi. Moda transportasi udara di negara kepulauan menjadi penting, selain moda transportasi laut dan darat.

"Sehingga kalau saya berpendapat, moda transportasi utama untuk meng-connect nasional itu adalah untuk penumpang adalah udara, untuk barang adalah laut, dan kemudian moda transportasi darat ini sangat dipengaruhi faktor demografi," tuturnya.

Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki tantangan berbeda dengan Cina, India, dan Amerika Serikat yang memiliki moda transportasi berbasis jalur darat. Tiga negara berpenduduk besar itu moda transportasinya dibangun untuk menghubungkan seluruh daerah atau negara bagian.

"Cina adalah negara berbasis daratan, sehingga transportasi darat menjadi utama. India juga adalah negara berbasis daratan, otomatis fokus kepada transportasi darat sebagai moda transportasi utama. Yang ketiga adalah Amerika, US juga adalah negara berbasis daratan," ujarnya.

Mendagri di akhir paparannya melanjutkan, prestasi pembangunan infrastruktur telah dicapai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat seperti pada perbaikan jalan-jalan, tol, serta perbaikan moda transportasi massal di terminal, dermaga, dan bandara. Meski begitu, masih banyak hal yang harus dikerjakan terkait perubahan pola pikir dan pengambilan kebijakan berkaitan dengan transportasi.

"Kita dalam mengambil kebijakan dalam praktik [dan] teorinya, terjadinya itu kebijakan dibuat atau aturan dibuat, satu untuk menyelesaikan problem yang sudah ada, atau yang kedua mengantisipasi problem yang diperkirakan akan terjadi," tandasnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Korpri Kemendagri Dorong ASN Manfaatkan Marketplace Digital untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Berstatus Kinerja Tinggi, Pemko Medan Terima Penghargaan dari Kemendagri, Rico Waas: Ke Depan Harus Lebih Inovatif dan Kreatif

Wamendagri Ribka: Sembilan Daerah Siap Laksanakan PSU pada 16 dan 19 April Mendatang

Hadiri Apel Gelar Pasukan, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan*

Sorotan Pemkab Palas, Bupati PMA Rotasi Besar-Besaran Pejabat, "ADA APA...??? "

PANDORA: Seluruh Kepala Daerah Wajib Laksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Jika Tidak, Sanksi Menanti!