Mahkamah Konstitusi Putuskan Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Anies dan PDI-P Bisa Maju

Baca Juga:

• Bappeda Medan Bahas Standar Pelayanan, Libatkan Perangkat Daerah dan Masyarakat
• Hadiri Nikah Massal 23 Pasangan, Zakiyuddin Harahap Serahkan Buku Nikah dan Hadiah Uang Saku Bagi Pengantin
• Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

JAKARTA | sumut24.co

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20/8/2024).

Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Pencalonan gubernur Jakarta yang sempat menuai polemik karena "borong tiket" oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah.

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20 persen pada Pileg DPRD DKI Jakarta otomatis punya harapan.

Sebab, berdasarkan putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Anies Usai PKS, PKB, Nasdem Balik Arah Dukung Ridwan Kamil-Suswono PDI-P yang juga tidak bisa mengusung siapa pun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20 persen, kini bisa melaju sendirian.

Adapun PDI-P, satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernur, memperoleh 850.174 atau 14,01 persen suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024.

Syarat pengusungan gubernur Berdasarkan putusan MK tersebut, partai politik atau gabungan partai politik cukup memenuhi threshold ini untuk mengusung gubernur.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bappeda Medan Bahas Standar Pelayanan, Libatkan Perangkat Daerah dan Masyarakat

Hadiri Nikah Massal 23 Pasangan, Zakiyuddin Harahap Serahkan Buku Nikah dan Hadiah Uang Saku Bagi Pengantin

Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Zakiyuddin Harahap Cek Langsung Renovasi IGD RSUD Dr Pirngadi, Fasilitas Diperluas dan Dimodernisasi

Layani hingga 300 Pasien Sehari, Puskesmas Helvetia Direhabilitasi Total

Baru Di Tangan Rico Waas Eksekusi Nyata, Penantian 1.800 KK Kelurahan Cinta Damai Terjawab: Drainase 670 Meter Dibangun