Dinas LHK Sumut Akui PT Algerindo Menyalahi RTRW, JAGA MARWAH : KPK Kawal Isu Gratifikasi Perda

Baca Juga:

• Permohan Izin Tambang Batu Siregar Aek Nalas Segera Diajukan
• Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan
• Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

Medan I Sumut24.co

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menilai keberadaan lahan peternakan babi PT Allegrindo Nusantara di Desa Urung Pane, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun menyalahi rencana tata ruang wilayah Pemkab Simalungun.

"Nampaknya memang tidak sesuai dengan pola ruang pada RTR (Rencana Tata Ruang) kabupatennya," kata Kabid Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Asep, di Medan, Kamis (27/06/2024).

Asep mengaku beberapa minggu lalu pihaknya ada diundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) (peternakan babi) PT Allegrindo Nusantara.

"Nampaknya memang tidak sesuai pola Tata ruang," katanya.

Sebagaimana diketahui, izin HGU peternakan babi PT Allegrindo Nusantara sudah habis masa berlakunya. Melalui kuasa hukumnya, perusahaan itu melayangkan surat permohonan terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 80/Simalungun tanggal 25 September 1995 atas nama PT Allegrindo Nusantara.

Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Simalungun dan Pj Gubernur Sumut berisikan permohonan koreksi atas revisi Perda No 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031.

Berdasarkan peta lampiran Perda Nomor 10 tahun 2012 itu ditetapkan bahwa kawasan peternakan babi PT Allegrindo Nusantara berada di kawasan permukiman bukan peternakan.

Sementara itu Ketua Umum Jaringan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH) Edison Tamba meminta Pemkab Simalungun, Pemprov Sumut dan khususnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup segera menutup peternakan babi PT Allegrindo Nusantara.

Selain peternakan babi itu menyalahi tata ruang wilayah Pemkab Simalungun, keberadaannya juga berdekatan dengan Danau Toba yang saat ini menjadi kawasan wisata prioritas Pemprov Sumut.

"Jadi kita minta pihak berwenang diminta menutupnya," kata pria yang akrab disapa Edoy ini.

Edoy yang merupakan aktivis lingkungan dan pegiat anti korupsi ini juga mengkhawatirkan limbah yang dihasilkan ternak babi yang kabarnya terbesar kedua di Asia itu mencemari lingkungan khususnya air Danau Toba.

"Limbah peternakan babi tentu saja menjadi pemicu pencemaran lingkungan, khususnya air Danau Toba," kata Edoy yang berencana akan melakukan aksi di Jakarta soal peternakan babi tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Permohan Izin Tambang Batu Siregar Aek Nalas Segera Diajukan

Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan

Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

PAC PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG Bangunan Cafe Psr I Tanah Enam Ratus

Pemerintah Kecolongan? PT Agincourt Resources Diduga Masih Beroperasi Usai Izin Dicabut

Berkedok Renovasi, Pembangunan Milik Swalayan RBM Psr 2 Barat Rengas Pulau Tidak Miliki Izin PBG