Rakornas di Istana Negara, Pj Gubernur Komit Terus Jadikan Pengendalian Inflasi Atensi Penting Pemprov Sumut

Baca Juga:

• Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian
• Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu
• Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi

JAKARTA I Sumut24.co

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, pada Jumat (14/6), di Istana Negara, Jakarta. Hassanudin menyampaikan komitmennya untuk terus menjadikan pengendalian inflasi sebagai atensi penting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Hal ini, kata Hassanudin, sejalan dengan dorongan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat Rakornas yang mendorong integrasi Pemerintah Pusat dan daerah, dalam mengendalikan inflasi saat menghadapi tantangan iklim.

"Sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami komit untuk menjadikan pengendalian inflasi ini sebagai atensi, hari-hari terus kami pantau, setiap Minggu kami adakan rapat koordinasi untuk ini," kata Hassanudin, usai ikuti rapat.

Adapun beberapa program atau strategi untuk pengendalian inflasi di antaranya, monitoring harga bahan pokok oleh Satgas Pangan, melaksanakan operasi pasar, pencanangan gerakan tanam komoditas pangan, hingga memanfaatkan Belanja Tidak Terduga untuk subsidi ongkos angkut bahan pangan.

"Kita juga terus memperkuat koordinasi dan sinergi TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota," kata Hassanudin.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Menurutnya perubahan iklim ke depan menjadi perhatian dunia.

Untuk itu, Presiden meminta agar perencanaan dalam menghadapi gelombang panas tinggi harus dikalkulasi dan diantisipasi dari sekarang. Hal ini guna menghindari kekeringan yang akan berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.

Diperkirakannnya, ada 50 juta petani yang akan kekurangan air. Jika tidak ada air dan akan terjadi kekurangan pangan.

"Artinya apa, jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pertanian menjadi lebih modern, dengan menggunakan sistem smart agriculture, terutama untuk produk pangan unggulan. Menurutnya, investasi juga diperlukan untuk membangun industri pengolahan, sehingga nilai tambah produksi pertanian meningkat.

"Undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian, perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi," katanya.

Meski begitu Gubernur Bank Indoensia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, laju inflasi Indonesia masih terjaga di kisaran target yang ditetapkan. Bahkan, Ia menyebut inflasi Indonesia termasuk yang terendah di dunia yakni 1,5 sampai 3,5%. Tercatat tingkat inflasi secara tahunan kian menyusut, di mana pada Mei lalu sebesar 2,84%.

"Tren inflasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurun dan terkendali rendah. Bahkan termasuk yang terendah di dunia pada saat ini," kata Perry.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian

Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi

Bupati Simalungun Hadiri Rakornas di Kementan RI: Usulkan Penguatan Infrastruktur Pertanian dan Cetak Sawah Baru*

TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi

Rakornas JMSI Bersama Pengda se-Indonesia Perkuat Konsolidasi Organisasi