Gubsu Harus Perhatikan Keseimbangan Pejabat Pemprovsu

MEDAN | SUMUT24 Terkait maraknya isu perotasian pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang akan dilakukan Gubernur Sumut Ir. HT Erry Nuradi M.Si pada Jumat (17/6) besok.

Baca Juga:

• Kapus Tanjung Haloban Disebut Melakukan Pungli honor JKN, Honor BOK dan Palsukan Tandatangan Kepala Desa
• UNPAB Dukung Pelestarian Warisan Pemikiran Bangsa melalui Peluncuran Buku Karya Iskandar, S.T. Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Suryapalohisme
• Jalan Panyabungan–Muara Soma Makan Korban, H. Syahrir Nasution Desak Gubsu Segera Bertindak, Dana Perbaikan Diduga Sudah Ada

Sekertaris Umum Himpunan Keluarga Besar Mandailing (HIKMA) Sumut Lutfi Faizalsyah Lubis meminta gubernur Sumut harus memperhatikan keseimbangan terkait pengangkatan pejabat eselon II yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kita dari PD HIKMA Sumut meminta gubernur agar bersinergi mengangkat dan melantik pejabat eselon II yang akan duduk dikursi SKPD dengan keseimbangan. Karena, di Sumatera Utara terdapat berbagai kemajemukan kesukuan,” jelas Faizal di Kantor PD HIKMA Sumut Jl. Pembaharuan Baru No. 22 Medan, Rabu (15/6).

Hal tersebut, lanjutnya, akan berdampak kepada pemerataan pembangunan disegala sektor kehidupan sosial masyarakat. “Keseimbangan itu diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat serta menghindari kecemburuan pembangunan di Sumut,” katanya.

Terkait adanya pernyataan KPK bahwa Provinsi Sumut adalah salah satu daerah yang rawan korupsi. Faizal meminta agar Gubsu benar-benar selektif dalam menghunjuk dan menetapkan calon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Untuk memperhatikan pemerataan pembangunan tersebutlah gubernur perlu benar-benar selektif dalam memberi jabatan SKPD,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Ir HT Erry Nuradi M.Si menyatakan akan merotasi sejumlah SKPD khususnya eselon II pada hari Jumat (17/6). Namun, Erry tidak merinci siapa saja pejabat eselon II yang akan dirotasinya sehingga membingungkan masyarakat yang ingin mengetahuinya.

“Kalau tidak ada halangan hari Jumat ini akan kita lantik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) dan keahliannya sehingga SKPD Pemprovsu nantinya bisa profesional dalam mengemban tugasnya,” Ucap Gubsu Erry Nuradi

kepada wartawan, Selasa (14/6) kemarin.Erry mengaku akan meminimalisir hak prerogatifnya sebagai gubernur. Sehingga tidak seperti yang terduhulu yang memaksimalkan hak prerogatif.”Kita berharap SKPD dapat lebih bekerja maksimal dalam menjalankan tufoksinya dalam rangka mensejahterakan masyarakat Sumut kedepannya,” jelas Erry.

Ditambahkan Erry, bahwa saat ini tidak seperti dahulu yang bisa asal-asalan mencopot pejabat dari jabatannya berdasarkan rasa suka dan tidak suka.

“Sekarang ini beda, harus dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) dan lelang jabatan yang telah diatur dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN). Yang jelas kita minimalisir pencopotan Jajaran SKPD Pemprovsu. Kita akan gunakan Pengakatan pejabat setingkat SKPD Eselon II tentunya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan “The Right Man on The Right Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula,” jelas Mantan Bupati Sergai dua periode tersebut. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapus Tanjung Haloban Disebut Melakukan Pungli honor JKN, Honor BOK dan Palsukan Tandatangan Kepala Desa

UNPAB Dukung Pelestarian Warisan Pemikiran Bangsa melalui Peluncuran Buku Karya Iskandar, S.T. Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Suryapalohisme

Jalan Panyabungan–Muara Soma Makan Korban, H. Syahrir Nasution Desak Gubsu Segera Bertindak, Dana Perbaikan Diduga Sudah Ada

H. Ikrom Helmi Nasution Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pengurus MW KAHMI dan FORHATI Sumut 2026–2031

Bahas Penguatan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bupati Solok Ikuti Audiensi APKASI Bersama Pimpinan DPR RI

UNPAB Perkuat Kebersamaan dan Profesionalisme melalui Silaturahmi Bulanan Pegawai dan Dosen