Lurah Kotamatsum I Indra Oloan Diduga Pungli Warga, Penerima Sembako Covid-19 Diminta Rp10 Ribu

Lurah Kotamatsum I Indra Oloan Diduga Pungli Warga,

Baca Juga:

• SNBT 2026 Diumumkan, 6.023 Peserta Berhasil Menjadi Calon Mahasiswa Unimed
• Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik
• Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Pelaku Curanmor Honda Beat

Penerima Sembako Covid-19 Diminta Rp10 Ribu

MEDAN | SUMUT24

Lurah Kota Matsum I, Indra Oloan Nasution S.Sos, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan membebankan biaya Rp 10.000 ke setiap warga penerima bantuan sembako covid-19 dari Pemko Medan.

Terkait hal ini, warga yang ada di Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, merasa keberatan dan kecewa. Sebab menurut warga, pemerintah memberikan bantuan itu secara gratis tanpa perlu mengeluarkan biaya.

Saat ditemui SUMUT24, Rabu (15/4), salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Kota Matsum I berinisial Jk mengaku, bantuan yang diberikan hanya berupa beras isi 5 kg saja. Beras itu diantar langsung ke rumah warga oleh anggota kelurahan.

“Jadi setelah beras itu diantar, mereka langsung meminta uang Rp10.000. Saya pun terkejut. Alasannya perintah dari Lurah, uang tersebut sebagai pengganti uang capek antar beras. Kalau warga juga harus bayar, sama saja bohong. Soalnya bantuannya yang dikasih Cuma beras 5 kg beras,” ujar Jk yang minta nama aslinya dirahasiakan sembari menambahkan pihak kelurahan datang sembari memegang kertas berisikan draft nama-nama warga penerima bantuan.

Yang lebih parah lagi, tambah Jk, “ada salah satu tetangganya yang sudah dikutip uang duluan, namun bantuannya (berasnya,red) belum diterima. Karena ditunggu bantuannya belum juga datang, tetangganya tersebut sempat melabrak ke Kantor Lurah untuk menanyakan status bantuan miliknya,” beber JK lagi.

Sejauh ini Jk tidak tau ada berapa KK penerima bantuan yang ada di kelurahannya.

Ditempat terpisah, warga berinisial Kp yang juga tinggal di kelurahan yang sama (Kotamatsum I,red) mengatakan,” Pemko Medan harus melakukan tindakan terhadap oknum-oknum kelurahan yang melakukan pungutan ini. Tak hanya itu, Kp juga menilai selama Indra menjadi Lurah disini banyak sekali terjadi pungli secara blak-blakan,” tegasnya

“Ngurus KK biayanya Rp250, KTP Rp150ribu, seminggu mereka jamin siap katanya. Bukan hal yang tabu lagi kita dengar itu di kamtor lurah,” terang Kp.

Yang parahnya lagi, ujar Kp, “setiap kepling di kutip Rp30 ribu per bulan sama lurah alasannya untuk dipakai bayar biaya listrik kantor Lurah. Pengambilan SK Kepling juga disuruh bayar Rp600 ribu,” bebernya.

“Makanya banyak kepling disini yang stres lihat lurah karena biaya potongan-potongan yang tak jelas katanya,” tambah Kp.

Ditambah lagi dengan tidak jelasnya anggaran dana desa entah diperuntukkan kemana pengerjaannya. Sebab banyak warga yang tidak tau soal kemana anggaran dana desa itu larinya. Ini terjadi karena tidak adanya transparansi pihak kelurahan dalam memberikan informasi ke warga.

“Warga berharap Pemko Medan bisa memberikan tindakan tegas bila perlu tangkap saja jika terbukti adanya pungli yang dilakukan. Kami harap pemerintah bisa mendengar keluhan warga ini,” harap Kp.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Lurah Kotamatsum I Indra Oloan Nasution juga tidak mau menjawab konfirmasi yang dilakukan SUMUT24. Meski telah dikonfirmasi lewat chat WA dan telpon, namun Lurah Indra tak memberikan jawaban meskipin akun WA miliknya terlihat aktif. (tim)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

SNBT 2026 Diumumkan, 6.023 Peserta Berhasil Menjadi Calon Mahasiswa Unimed

Viral di Toba, Papan Bunga di Depan Polres Toba Jadi Sorotan Publik

Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Pelaku Curanmor Honda Beat

Bakopam Sumut Terima Bantuan Hewan Kurban dari Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto

Wabup Toba Tekankan Peran Adat dan Budaya dalam Mewujudkan Toba Mantap

PLN Sumut Berhasil Pulihkan Sistem Kelistrikan, 4,8 Juta Pelanggan Kembali Menyala