Kepala Sekolah Tak Punya Sertifikat Pendidikan Tak Boleh Teken Ijazah

Medan|SUMUT24 Tahun 2020 mendatang, guru-guru SMP dan SD negeri di Kota Medan terancam tidak bisa menandatangani ijazah kelulusan siswa/i didiknya. Sebab, tidak satu pun kepala sekolah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat pendidikan yang diamanatkan Permendikbud No 6/2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Baca Juga:

• Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan
• Madina Ditargetkan Jadi Zona Aman Narkoba, BNN Genjot Program Pemberdayaan Ekonomi Desa
• BNN RI Sambangi Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Tak Bisa Sendiri Lawan Narkoba, Butuh Sinergi Forkopimda

“Ini (Permendikbud 6/2018) yang menjadi kendala kami dalam mengisi posisi kepala sekolah yang kosong, karena kepala sekolah sebelumnya pensiun. Di Permendikbud itu diatur kalau kepala sekolah yang diangkat harus memiliki sertifikat pendidikan atau diklat, sementara kepala sekolah yang ada aja belum ada yang memenuhi syarat sesuai Permendikbud,” kata Kepala BKD dan PSDM Medan, Muslim Harahap, di Medan, Senin (15/7).

Katanya, berdasarkan Permendikbud 6/2018, biaya penyelenggaraan diklat agar kepala sekolah dapat memiliki sertifikat dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah.

“Kalau yang sudah menjabat kepala sekolah maksimal 2 kali mengikuti diklat, kalau gagal maka jabatan yang diembannya terpaksa dilepas. Aturan ini mulai berlaku 2020, karena 2020 kalau tidak ada kepala sekolah yang tidak sesuai Permendikbud itu, maka tidak diperkenankan menandatangani ijazah peserta didiknya,” paparnya.

Mengenai teknis penerapan Permendikbud 6/2018, Muslim mengatakan, dirinya sudah mengintruksikan kepada jajarannya untuk berkonsultasi ke Kemendikbud.

“Kemarin ada acara di Medan yang dihadiri perwakilan Kemendikbud, saya minta tanyakan soal itu, bagaimana hasilnya belum tahu,” ucapnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rehabilitasi Sawah Tangga Bosi Tuntas, Pemkab Madina Kejar Target Panen Padi 4 Bulan ke Depan

Madina Ditargetkan Jadi Zona Aman Narkoba, BNN Genjot Program Pemberdayaan Ekonomi Desa

BNN RI Sambangi Madina, Bupati Saipullah Tegaskan Tak Bisa Sendiri Lawan Narkoba, Butuh Sinergi Forkopimda

Monitoring Desa Binaan PKK di Padang Lawas, Wabup Achmad Fauzan: Tertib Administrasi Wujud Tata Kelola yang Berkualitas Meta Deskripsi

Peternak Puyuh di Padangsidimpuan Menjerit, Program MBG Diharapkan Jadi Nafas Baru Usaha Rakyat

Perang Melawan Narkoba Terus Berlanjut, Polres Padangsidimpuan Ringkus Dua Residivis Pembawa Sabu