Di-PHK tapi Ijazah Ditahan Perusahaa, Ini Kata DPRD Medan

Medan|SUMUT24 Komisi 2 DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa perusahaan dan OPD terkait. Hal itu terkait pengaduan sejumlah pekerja yang di PHK namun ijazahnya ditahan oleh pihak perusahaan, di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD Medan, Senin (20/2/2023).

Baca Juga:

• Lokot Nasution Unggul 19 Suara, Sabam Sinaga Raih 16 Suara di Musda Demokrat Sumut
• Dedi Iskandar Batubara: Prabowo Harus Kirim Dua Nama Calon Wapres, Tim Verifikasi MPR Berjumlah 36 Orang
• Kamar Kos Jadi Tempat Simpan Ganja, Polres Padangsidimpuan Ungkap Dugaan Jaringan Lintas Provinsi

Selain Komisi 2, juga hadir UPT 1 Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS Kesehatan Kota Medan, sejumlah pemilik atau perwakilan perusahaan dan juga pekerja yang di PHK.

Wakil Ketua Komisi Surianto mengatakan, adanya perusahaan yang menahan ijazah pekerja, bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bisa dipidana.

“Jika ijazah ini benar-benar ditahan, maka pihak kepolisian bisa dapat turun ke lapangan untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh perusahaan di Medan agar tidak menahan ijazah para pekerja karena ini merupakan suatu pelanggaran,” tegas Surianto.

Komisi 2, kata Surianto, menaungi bidang ketenagakerjaan di Medan, berperan sebagai mediator antara pihak perusahaan dengan masyarakat atau karyawan, agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lokot Nasution Unggul 19 Suara, Sabam Sinaga Raih 16 Suara di Musda Demokrat Sumut

Dedi Iskandar Batubara: Prabowo Harus Kirim Dua Nama Calon Wapres, Tim Verifikasi MPR Berjumlah 36 Orang

Kamar Kos Jadi Tempat Simpan Ganja, Polres Padangsidimpuan Ungkap Dugaan Jaringan Lintas Provinsi

Rahmat Nasution Resmi Ambil Formulir Calon Ketua Golkar Tapsel, Langsung Diantar 7 PK dan Siap Bertarung di Musda XI

JSR Bidik Kursi Ketua Golkar Tapsel, 7 PK Masuk Radar Dukungan, Enam Suara Jadi Tantangan

Golkar Tapsel Buka Penjaringan Calon Ketua Periode 2025–2030, Kandidat Wajib Kantongi Minimal 30 Persen Dukungan