Tingkatkan Pengawasan Pungli Dikota Medan, Pemko Medan Terima Kunjungan Dari Tim Monev Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat

Guna meningkatkan pengawasan dan pencegahan terjadinya pungli di Kota Medan, Pemko Medan menerima kunjungan dari tim monitoring dan evaluasi (monev) Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (21/4).

Baca Juga:

• Diduga Langgar Kode Etik, Oknum ASN Pemko Medan Diperiksa Inspektorat
• PWPM Dorong Pemko Medan Lindungi 16.000 Pemulung Lewat BPJS Ketenagakerjaan
• Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani SH SIK MH Terima Piagam Penghargaan Pelayanan Prima (A) dari Kapolri

Tim yang diketuai oleh koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat Nugroho diterima oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Administrasi Umum Renward Parapat. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh perwakilan unsur FKPD Kota Medan dan OPD terkait dilingkungan Pemko Medan ini, Renward Parapat mengatakan pemberantasan segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu amanat reformasi yang hingga kini masih terus diupayakan, salah satu tindakan yang ingin diberantas hingga tuntas adalah prilaku pungutan liar (pungli) yang kerap kali meresahkan masyarakat.

Para pelaku pungli sendiri sangat beragam mulai dari individu, ormas bahkan dari kalangan Pemerintah. Sedangkan laporan pungli terbanyak yang diterima masuk dari masyarakat ialah melalui via sms dan media sosial sehingga menurut Renward Paparat harus ada penguatan teknologi ICT untuk menampung lebih banyak laporan dari masyarakat untuk kemudian segera ditindaklanjuti.

“Selain itu kita juga harus memperbanyak cctv yang bisa memantau secara langsung transaksi mencurigakan yang terjadi di kantor-kantor intansi yang berada dibawah Pemko Medan.”kata Renward Parapat.

Sebagai pemimpin di Kota Medan, lanjut Renward Parapat, Wali Kota Medan Bobby Nasution bahkan sudah beberapa kali melakukan sidak langsung ke lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi oknum tersebut. Agar kasus ini tidak terus terulang, hukuman penonaktifan bahkan pemberhentian secara langsung kerap dilakukan sebagai bentuk shock therapy bagi oknum yang ingin coba-coba melakukan pungli.

“Jangan ada lagi uang terimakasih dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan, kami ingin setiap ASN Pemko Medan mampu bekerja dengan ikhlas dari hati, bukan karena ada pamrih demi mendapatkan keuntungan lebih dari pelayanan yang kita berikan.”ujar Renward Parapat.

Terakhir Renward Paparat berharap dengan hadirnya satgas saber pungli di kota Medan diharapkan dapat bergerak aktif memberantas kegiatan pungli yang meresahkan masyarakat kota Medan. Sementara itu Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli pusat Nugroho dalam sambutanya mengatakan hal terpenting dalam pemberantasan pungli yakni mengamati rekan-rekan yang ada di kab/kota agar memiliki komitmen dalam memberantas pungli.

“Komitmen dalam memberantas kegiatan pungli ini perlu ditekankan oleh para petugas kita.”kata Nugroho. Setelah komitmen, lanjut Nugroho lagi petugas harus memiliki pemahaman tentang saber pungli. “Pemahaman saber pungli khususnya di kantor pelayanan publik harus di mulai dari depan, setelah itu baru kita lihat proses pelayanan yang diberikan bertele-tele atau tidak.”sebutnya lagi. Dalam rapat tersebut tim saber pungli kota Medan juga turut menayangkan aplikasi satgas saber pungli kota Medan yang menjadi wadah dalam menghimpun laporan pungli yang disampaikan oleh masyarakat.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Diduga Langgar Kode Etik, Oknum ASN Pemko Medan Diperiksa Inspektorat

PWPM Dorong Pemko Medan Lindungi 16.000 Pemulung Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani SH SIK MH Terima Piagam Penghargaan Pelayanan Prima (A) dari Kapolri

Perkuat SDM Industri Sawit, Direktur PalmCo Arya Sandhiyudha Daftar Kuliah Magister ITSI

KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Dugaan Korupsi Kembali Seret Kepala Daerah

Pemkab Solok Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Teken MoU dengan Kemenag dan Pengadilan Agama