PNS Terlibat Pungli Dipecat

MEDAN | SUMUT24 Kepala BPPT Sumut Bondaharo Siregar menyambut positif dengan adanya rencana MenPAN RB Asman Abnur menerapkan aturan pemecatan langsung terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar atau pungli.

Baca Juga:

• Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen
• Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot: Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek
• Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut

Bahkan Bondaharo mengungkapkan, sebelumnya ia sudah lebih dulu mengusulkan untuk membuat MoU terkait pungli di lingkungan kerja yang dipimpinnya agar nantinya tidak terjadi praktek pungli. “Ya sangat mendukung rencana pemecatan langsung jika memang ada pns yang terbukti dan tertangkap tangan melakukan pungli,” kata Bondaharo saat ditemui di Gubernuran, Rabu (19/10) siang.

Ia sendiri tidak menampik adanya kemungkinan terjadinya pungli di lingkungan kerja yang dipimpinnya, mengingat bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Makanya sebelum rencana pemerintah pusat ini, saya sudah mengusulkan dibuat MoU dengan pegawai di lingkungan kerja yang saya pimpin. Tujuannya untuk perbaikan pelayanan dan mencegah pungli. Karena kan banyak perusahaan yang harus dilayani. Dan hal ini sudah diusulkan kepada bapak gubernur dan beliau sangat mendukung,” jelasnya. Meski begitu, MoU tersebut dikatakan Bondaharo hanya bersifat internal saja. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat atau perusahaan yang melakukan pengurusan berkas administrasi.

Lebih lanjut Bondaharo mengatakan, pihaknya akan menunggu dulu rencana Menpan RB yang akan menerapkan aturan baru tersebut. Karena memang harus ada regulasinya yang jelas.

Sementara itu, Gubsu HT Erry Nuradi juga menegaskan Pemprovsu sangat mendukung rencana Menpan RB tersebut. Begitupun, ia masih akan menunggu perkembangan lebih lanjut lagi. “Kita tunggu dulu aturan dan regulasinya seperti apa,” kata Erry singkat.

Sebelumnya, Menpan RB Asman Abnur menegaskan bahwa pns yang terbukti melakukan pungutan liar atau ditangkap tangan lakukan pungli akan langsung dipecat dari jabatannya. Rencananya, pemecatan tersebut tanpa menunggu proses pengadilan.

“Kalau ada PNS yang lakukan pungli, maka resiko ditanggung sendiri. Kalau terbukti, kita langsung pecat, tanpa menunggu putusan pengadilan,” ujar Asman Abnur di kantornya, Senin (18/10).

Pihaknya, kata Asman, tengah menyiapkan aturan untuk memecat PNS, yang melakukan pungli tanpa melalui pengadilan sehingga proses pemberian sanksi akan lebih cepat. Aturan akan segera dibuat karena sebagai respon atas perintah Presiden Joko Widodo agar PNS yang lakukan pungli dikenakan sanksi pemecatan. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen

Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot: Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek

Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut

Ikanas Sumut Prihatin Binsar Nasution Jadi Korban Kriminal, Minta Polisi Usut Tuntas

Adik Kandung Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Irjen Mahmud Nazly Harahap Kini Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri

H. Ruslan SH Didaulat Jadi Ketua Dewan Pembina DPP PASEDA Sumut, Dorong Seni Budaya Bangkit dan Berkembang