Mangkir di Sidang Gugatan Akhyar-Salman Berpeluang Digugurkan MK

 

Baca Juga:

• Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Perluas Pasar Lewat Misi Dagang Jatim
• Minggu Tak Jadi Alasan, Bupati Palas Turun ke Desa Panarian dan Cek Jalan Menuju Hapung
• Tak Perlu 10-12 Jam ke Kualanamu, Wabup Atika Ajak Travel Umrah Manfaatkan Bandara JHN

Medan|SUMUT24 Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang menggugurkan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan) Pilkada Medan 2020 yang diajukan pasangan calon Akhyar Nasution-Salman Alfaris. Pasalnya, dalam sidang, Rabu (27/1), pihak pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PKS ini tidak hadir alias mangkir.

Komisioner KPU Medan, Zefrizal menjelaskan, walau sudah ada pernyataan dari hakim MK Mulia Enny Nurbaningsih bahwa permohonan Akhyar-Salman gugur karena yang bersangkutan tidak hadir pada sidang pendahuluan 27 januari 2021, pihaknya masih menunggu keputusan resmi.

“KPU Medan sebagai termohon dalam perkara No 41/PHP.Kot-XIX/2021, tetap masih menunggu hasil rapat permusyawaratan hakim yang keputusannya akan disampaikan tanggal 15-16 Februari terkait akhir dari perkara tersebut,” ujarnya Kamis (28/1).

Kata dia, sebelum adanya putusan resmi, maka KPU Medan belum bisa menyimpulkan apa-apa karena prosesnya masih bergulir di MK.

Kuasa Hukum KPU Medan, Faisal SH MHum mengatakan hal senada, yakni pihaknya masih menunggu keputusan resmi MK trmasuk jawaban dan bukti termohon yang sejak awal telah kami persiapkan.

“Saat sidang pendahuluan pemohon tidak hadir, maka proses berikutnya yakni menunggu pemberitahun dan putusan resmi yang akan ditetapkan oleh MK,” pungkasnya.

Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Ibrahim Tarigan belum merespon ketika dikonfirmasi ihwal ketidak hadiran paslon petahana pada sidang pendahuluan di MK.

Juru bicara Tim pemenangan Bobby Nasution-Aulia Rachman, Ihkrimah Hamidy menuturkan, terkait gugatan tim sudah menyerahkan sepenuhnya keptusan kepada MK. “Apapun keputusan MK, akan kita ikuti. Namun, melalui kuasa hokum, kita terus pantau perkembangannya,” ucapnya.

Kuasa hukum, lanjutnya, akan komunikasikan secara intensif terhadap pihak terkait terkait gugatan dan keputusan, sehingga proses administrasi tidak diperlambat.

“Sehingga akan semakin baik bagi kota Medan. Apalagi saat ini, masa jabatan pelaksana tugas (plt) wali kota, sudah habis per 17 Januari 2020 lalu. Jika bisa lebih cepat, akan lebih baik,” pungkasnya.(Red)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Perluas Pasar Lewat Misi Dagang Jatim

Minggu Tak Jadi Alasan, Bupati Palas Turun ke Desa Panarian dan Cek Jalan Menuju Hapung

Tak Perlu 10-12 Jam ke Kualanamu, Wabup Atika Ajak Travel Umrah Manfaatkan Bandara JHN

Polda Sumut Tetapkan Eks Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan Tersangka Kasus Pasar Ikan Rp22,5 M

Bhakti TNI AD, Kodim 0201/Medan Salurkan Air Bersih Untuk Warga Belawan

Bakti TNI AD, Kodim 0210/TU Salurkan Bantuan Air Bersih Secara Serentak