Pembahasan Pansus RTRW Sudah 80 Persen

 

Baca Juga:

• Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka
• Gusmiyadi Pimpin Tani Merdeka Indonesia Sumut; Don Muzakir Perintahkan Kawal Program Presiden Prabowo
• Polrestabes Medan Gerebek Rumah Kos di Kawasan Medan Labuhan 2 Tersangka Berikut Barang Bukti Diamankan.

MEDAN|SUMUT24 Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, menyebut progres pembahasan perubahan atas Perda 13/2011 tentang RTRW 2011-2031 sudah berjalan 80 persen. Dikatakan, saat pembahasan, Selasa (12/1) kemarin, di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Medan.

Pihaknya hanya memfokuskan diri ke ruang terbuka hijau (RTH), rencana jaringan jalan, transit oriented development (TOD), antisipasi banjir rob belawan, sistem jaringan pejalan kaki, dan kawasan peruntukan industri.

“Jadi di kawasan Medan Utara itu nantinya ada penambahan 1600 hektar untuk peruntukan kawasan industri. Yang perlu diingat, peruntukan kawasan industri bukan hanya industri, tapi ada pemukiman di sana, ada pariwisata dan industri tentunya,” ungkapnya, Rabu (13/1).

Dedy menambahkan, perubahan peruntukan kawasan industri itu nantinya diyakini dapat menjadikan kawasan Belawan atau Medan Utara menjadi salah satu kota baru dengan tingkat mobilitas yang tinggi di Kota Medan.

“Jadi nanti di sana (Belawan Medan Utara) nanti bakal ada jalan tol Trans Sumatera, LRT dan TOD baru. Sekarang ini kita menunggu jawaban Pemko Medan dari pertanyaan kita tentang 40,35 hektar sepadan pantai yang masuk dalam data mau dijadikan apa? Apakah mau dijadikan kawasan budidaya manggrove, apa mau dijadikan sebagai lokasi penahan banjir rob, itu yang masih kita tunggu hasilnya ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut Dedy menjelaskan, Pemko Medan sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur atas perubahan tata ruang di kawasan Utara Medan sejak 2019 lalu. Sekarang ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Lingkungan Hidup.

“Kami pun menyetujuinya kalau tidak ada persetujuan substansi dari Kementerian ATR nggak bisa. Jadi revisi perda ini bukan hanya maunya kita (Pemko dan DPRD Medan), tapi juga kantongi izin substansi dari kementerian terkait untuk memastikan tidak ada lahan konservasi di kawasan yang bakal diubah statusnya itu,” pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka

Gusmiyadi Pimpin Tani Merdeka Indonesia Sumut; Don Muzakir Perintahkan Kawal Program Presiden Prabowo

Polrestabes Medan Gerebek Rumah Kos di Kawasan Medan Labuhan 2 Tersangka Berikut Barang Bukti Diamankan.

Tokoh Masyarakat Pantai Barat Madina H. Syahrir Nasution: Jika Pemerintah Terus Abai, Rakyat Siap Perjuangkan Bergabung ke Sumatera Barat

Gebrakan Perdana Kapolres Padangsidimpuan AKBP Noval Desky! Kurang Dua Pekan, 5 Kasus Narkoba Berhasil Dibongkar

Pangdam I/Bukit Barisan Telusuri Seluruh Ruangan Makodim 0212/Tapsel, Tinggalkan Pesan Menggetarkan untuk Prajurit