Kodrat Shah : Pemerintah Harus Tegas Sikapi Legalitas KNPI Sumut

308
Tokoh Pemuda Sumut, H Kodrat Shah.

MEDAN | SUMUT24

Hingga kini dualisme kepengurusan yang terjadi ditubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut belum terpecahkan. Jika ini terus dibiarkan, dikhawatirkan bisa terjadi kegaduhan antar sesama organisasi kepemudaan, khususnya bagi KNPI. Untuk itu pemerintah harus tegas dalam menentukan legalitas KNPI Sumut.

Hal ini diungkapkan salah satu Tokoh Pemuda Sumut, H Kodrat Shah, saat diwawancarai SUMUT24, Rabu (5/1/2019).

“Kita tau saat ini KNPI Sumut terpecah lebih dari dua kubu kepengurusan. Disini pemerintah harus tegas, dimana KNPI yang sudah di sahkan oleh pemerintah maka itu saja yang harus diakui, dan yang lain harus ditindak agar bisa digabungkan atau bersatu kembali,” ujar Kodrat Shah yang juga menjabat sebagai Ketua MPW PP Sumut.

Menurut Kodrat, selama ini seluruh organisasi kepemudaan yang ada dibawah naungan KNPI bingung, mereka tidak tau yang mana yang mau diikuti.

“Ini tidak bisa dibiarkan, ditakutkan bisa terjadi bentrokan dan penyalahgunaan wewenang. Misalnya pemerintah daerah yang menyediakan dana untuk KNPI ternyata salah memberikan dananya untuk KNPI yang tidak berizin, disini tentu terjadi pelanggaran. Maka itu pemerintah harus tegas, semua harus digabungkan jadi satu atau dibuat Munas kembali agar tidak ada lagi kubu-kubu yang mengaku, ” terang Kodrat.

Terkait dilantiknya El Adrian Shah sebagai Ketua DPD KNPI Sumut yang baru, Kodrat berharap kepengurusan KNPI Sumut yang baru ini bisa berperan aktif dan merangkul seluruh organisasi kepemudaan yang ada. Sebab Kodrat menilai selama ini peran KNPI terhadap organisasi kepemudaan sangat kurang. Para pengurus yang ada di KNPI hanya memikirkan kepentingan pribadi, sehingga marwah KNPI tidak ada di mata organisasi kepemudaan itu sendiri.

“Rangkul semua organisasi kepemudaan, periksa apa benar organisasi itu benar ada. Jangan berjalan sendiri-sendiri, bina para kader muda,” harap Kodrat.

Loading...