Tolak Upah Murah, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Bupati Sergai

SERDANG BEDAGAI | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Desak Polres Asahan Tetapkan Tersangka Kasus Tanah 40 Haktare di Desa Rawasari
• Program “Pemred Sahabat Desa” Resmi Diluncurkan di Bandung
• Bau Korupsi di Sekretariat DPRD Sumut, KAMAK Desak Aparat Bongkar Dugaan Permainan Anggaran Sekwan Zulkifli

Ratusan buruh yang tergabung ke dalam Aliansi Serikat Pekerja Buruh Bersatu Serdang Bedagai (ASPBB-SB), senin (21/01/2019) siang melakukan aksi damai dikantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

Dalam aksinya, ASPBB-SB yang terdiri dari DPC SBSI 1992, KC F. SPMI, PC FS. PPP, DPC F. SPTI-K. SPSI dan OSPKKM ini menolak upah murah serta meminta Pemerintah mencabut PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang dianggap sangat membebani para buruh.

“Kami para buruh menolak upah murah, dan meminta Pemerintah mencabut PP no 78 tahun 2015. Karena hal itu dapat menindas para buruh,” kata Gober Hermanto selaku koordinator aksi.

Selain itu, ketua PC FS. PPP Kabupaten Sergai ini dalam orasinya juga meminta Pemerintah dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Sergai untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) tahun 2019.

Dan meminta kepada Pemerintah dan Depeda Kabupaten Sergai untuk menjadikan Perkebunan menjadi sektor pada UMSK dan tidak menghilangkan satu sektorpun yang sudah ada pada UMSK Kabupaten Sergai.

“Kami juga meminta Pemkab Sergai untuk serius menangani dan menindak perusahaan yang belum menjalankan hak normatif dan juga melakukan pelanggaran undang undang ketenaga kerjaan yang ada. Jika tuntutan para buruh ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan datang dengan masa yang lebih besar,” tegas Gober.

Pantauan dilokasi, sebelum sampai di Kantor Bupati, ratusan buruh tersebut melakukan long march berjalan kaki dari lapangan bola kaki Firdaus yang berjarak 1 KM menuju kantor Bupati Sergai. Dalam aksinya, para buruh tersebut dikawal ketat pihak kepolisian dari Polres Sergai. (Budi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kuasa Hukum Desak Polres Asahan Tetapkan Tersangka Kasus Tanah 40 Haktare di Desa Rawasari

Program “Pemred Sahabat Desa” Resmi Diluncurkan di Bandung

Bau Korupsi di Sekretariat DPRD Sumut, KAMAK Desak Aparat Bongkar Dugaan Permainan Anggaran Sekwan Zulkifli

Diduga tidak sesuai spesifikasi, Aktivis KM3SU Datangi Mapoldasu minta usut pembagunan Jalan beton di Aek Raso Labusel

Menaklukkan Hawa Nafsu Keserakahan Diri Sendiri

Gugatan Warga Negara soal Penanganan Bencana Dicabut, Molekul Pancasila Tegaskan Hakim Wajib Mengisi Kekosongan Hukum