Pelantikan JMSI Sumut, Gelar Workshop dan Malam Anugerah JMSI Award 2025
Pelantikan JMSI Sumut, Gelar Workshop dan Malam Anugerah JMSI Award 2025
kota
Baca Juga:
"Proyek Tanpa Gambar" Pecahkan Keheningan
Kedua saksi yang sebelumnya sempat mengelak akhirnya buka suara: proyek senilai ratusan miliar rupiah itu tidak pernah melalui tahapan teknis formal. Tidak ada gambar rencana, tidak ada kajian teknik. Pengakuan ini sempat memicu keheranan dan kemarahan majelis hakim.
Majelis pun secara eksplisit meminta KPK menghadirkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, sebagai saksi. Permintaan ini menunjukkan bahwa dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam mekanisme anggaran sudah menembus batas bawah.
Angka Bicara: Rp165 Miliar & "Fee" Rp4,05 Miliar
Jaksa menyebut proyek yang dipertanyakan nilainya mencapai sekitar Rp165 miliar. Namun dalam dakwaan awal, penyebutannya hanya soal aliran suap Rp4,05 miliar terkait pengaturan lelang. Artinya, persoalan bukan sekadar suap — melainkan arsitektur anggaran yang bisa digunakan sebagai kendaraan politik.
Majelis Dorong Penyidikan Baru
Sikap majelis hakim makin tegas: mereka meminta KPK segera membuka sprindik (surat perintah penyidikan) baru untuk menelisik alur pergeseran anggaran yang memungkinkan proyek tanpa dasar hukum teknis ini. "Kalau memang tidak ada dokumen perencanaan, pelanggaran ini sudah struktural," ujar salah seorang hakim.
Implikasi Bagi Tata Kelola & Kepercayaan Publik
1. Kualitas dan keselamatan proyek diragukan — tanpa perencanaan, kontrol mutu bisa lepas kendali.
2. Anggaran publik berpotensi disalahgunakan — dana bisa digeser dan dialihkan tanpa transparansi.
3. Kepercayaan masyarakat terkikis — jika hanya kaki kecil yang diseret ke pengadilan, struktur di belakangnya tetap aman.
Ujian Berat Bagi KPK
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi KPK: beranikah lembaga itu menelusuri sampai jabatan eksekutif tertinggi di Sumut? Jika tidak, maka sidang ini hanya jadi tontonan drama hukum semata.
Sidang berikutnya akan menjadi momentum penting: apakah nama Bobby Nasution akan benar-benar disebut dalam daftar saksi resmi? Atau, akankah cerita ini meredup seperti banyak kasus korupsi sebelumnya?red
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Pelantikan JMSI Sumut, Gelar Workshop dan Malam Anugerah JMSI Award 2025
kota
Bakopam Sumut Hadiri Sosialisasi Perlindungan Saksi dan Korban Bersama LPSK dan Komisi XIII DPR RI
kota
sumut24.co ASAHAN, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi, menghadiri kegiatan Advokasi Penguatan Pembangunan Pemberdayaan Per
News
Medan, Keluarga besar Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Kota Medan menggelar silaturahmi di Cofee Ketua, di Jalan
Kota
Sinergi Pemerintah dan Kemenkop, Padang Lawas Siap Jadi Percontohan Koperasi Merah Putih Nasional
kota
Wabup Atika Nasution Pimpin Operasi Gabungan Kepatuhan Pajak Kendaraan di Madina
kota
Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran, Wabup Atika Nasution Imbau Warga
kota
Wakil Bupati Padang Lawas Utara Resmikan Aplikasi SIPASADA Inovasi Digital untuk Layanan Cepat dan Transparan
kota
Audit Segera! Program Irigasi P3TGAI 2025 Petani Sumut Sarat Korupsi Usai Terbitnya Kepmen PUPR
kota
Perbarindo Sumut Dorong Revolusi Digital BPRBPRS untuk Kemandirian Ekonomi Daerah
News