IFS Kembalikan Rp3,5 Miliar Kasus Korupsi Dana Desa 18% di Padangsidimpuan ke Kejati Sumut, Tapi Kerugian Negara Masih Rp6 Miliar

Medan |sumut24.co-

Baca Juga:

• Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026
• Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan
• Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi, Medan, 23 Juni 2025.

Kali ini, Tim Pidana Khusus (Pidsus) menerima penitipan pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp3,5 miliar dari tersangka berinisial IFS, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Dana Desa tahun anggaran 2023 di Kota Padangsidimpuan.

Dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pemotongan sepihak sebesar 18% dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan terhadap seluruh desa di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Adre W. Ginting, SH, MH, menjelaskan bahwa uang pengembalian tersebut diantar langsung oleh kuasa hukum tersangka IFS.

Penyerahan dilakukan secara resmi di hadapan sejumlah pejabat Kejati, termasuk Kasidik Arif Kadarman, Kasi Penuntutan Sutan Harahap, Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Rahman Nasution, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut.

"Penitipan uang sebesar Rp3.500.000.000,- ini merupakan bentuk itikad dari pihak tersangka, namun proses hukum tetap berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Adre Ginting kepada awak media.

IFS dijerat dengan sejumlah pasal berat terkait tindak pidana korupsi. Pasal utama yang dikenakan adalah: Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, diancam dengan pidana penjara yang cukup lama dan denda yang tidak sedikit.

Meski IFS telah mengembalikan sebagian kerugian, Adre Ginting menekankan bahwa total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp5.962.500.000,-. Uang yang telah dikembalikan sejumlah Rp3,5 miliar kini telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Kejati Sumut, sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.

"Masih ada sisa kerugian negara sekitar Rp2,46 miliar yang belum dikembalikan. Proses hukum akan terus berjalan hingga tuntas dan transparan," tambahnya.

Langkah Kejati Sumut ini menjadi bukti bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, terlebih terhadap dana publik yang menyentuh masyarakat bawah, tidak akan ditoleransi.

Penegakan hukum yang dilakukan secara profesional diharapkan memberi efek jera serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa di masa depan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II

Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek Kantin

KPK Serahkan Buku Pendidikan Antikorupsi Kepada MRPTNI Dalam Forum SNPMB 2026