Periksa Kadisbudpar Elisa Marbun, Penggunaan Dana Pendahuluan Rp4,2 Miliar

MEDAN | SUMUT24 Adanya penggunaan dana Pendahuluan senilai Rp 4,2 Miliar oleh Dinas Pariwisata Sumut dibawah pimpinan Elisa Marbun, membuat berbagai elemen masyarakat tercengang. Pasalnya untuk berbagai kegiatan Pariwista di Sumut itu mencapai angka yang sangat fantastis. Sementara setiap tahunnya kunjungan Wisata Mancanegara ke Sumut semakin berkurang.

Baca Juga:

• Perayaan HUT Dewa Empat Muka Diwarnai Pembagian Sembako Harap Walikota Medan Buka Akses Jalan Ke Vihara
• Peringatan Hari Pahlawan 2026 di TPI Medan: H. Ikrom Helmi Nasution Tekankan Pentingnya Teladani Semangat Perjuangan Pahlawan
• Harga Ratusan Juta Baju Batik Jambore Posyandu Belum Dibagikan Dinas Kesehatan Asahan, Kader Bertanya-Tanya

“Kok nekad kali Elisa Marbun menggunakan anggaran Pendahuluan yang sangat besar tersebut. Itu artinya Disbudpar Sumut memaksakan kehendak, padahal tak jelas dari mana anggaran tersebut,” tegas Direktur Transparansi Anggaran Lintas Instansi Indonesia (Tralindo) Drs Redihman Damanik kepada SUMUT24, Senin (15/11).

Dikatakan Redihman Damanik, Kadisbudpar Sumut Elisa Marbun dinilai sangat nekad, karena penggunaan dana pendahuluan tersebut tanpa sepengetahun Banggar DPRD termasuk pimpinan dewan. “Itu artinya kita pantas menaruh curiga tindak tanduk Kadisbudpar Sumut Elisa Marbun tersebut. Sehingga aparat penegak hukum segera memeriksanya. Harusnya manalah bisa penggunaan dana pendahuluan, karena dinilai telah mengkangkangi aturan yang telah ada,” ujar Damanik.

Atas dana pendahuluan tersebut, lanjut Redihman Damanik, “jelas adanya kongkalikong antara Kadisbudpar Sumut Elisa Marbun dengan para Kontraktor pemenang kegiatan di Disbudpar Sumut tersebut,” tegas Redihman Damanik.

Anggaran dari mana diambil, dari pos mana, DPRDSU harus tegas menolak semua proyek yang menggunakan dana pendahuluan, karena sangat rawan korupsi dan Mark-Up.

Dewan juga diharapkan jangan karena tak dapat jatah ribut, sementara kalau ada kemesraan dengan SKPD membuat Dewan diam dan tak berkutik. Dana pendahuluan itu rentan korupsi. Bagaimana terjadi proyek pendahuluan, berarti ini proyek dipaksakan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan merugian uang negara. Apalagi DPRDSU diketahui menolak kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumut yang menggunakan Dana Pendahuluan sebesar Rp4,2 miliar, untuk membiayai kegiatan yang sebagian besar telah dilaksanakan. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perayaan HUT Dewa Empat Muka Diwarnai Pembagian Sembako Harap Walikota Medan Buka Akses Jalan Ke Vihara

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di TPI Medan: H. Ikrom Helmi Nasution Tekankan Pentingnya Teladani Semangat Perjuangan Pahlawan

Harga Ratusan Juta Baju Batik Jambore Posyandu Belum Dibagikan Dinas Kesehatan Asahan, Kader Bertanya-Tanya

Bupati Asahan Terima Hibah Aset Imigrasi, Wujud Sinergi Pusat–Daerah yang Semakin Kokoh

Jelang Hari Guru Nasional, Wali Kota Tanjungbalai Dukung Rangkaian HUT ke-81 PGRI

Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Muhammadiyah, Bahas Sinergi hingga Persiapan Muktamar 2027