Dugaan Mark Up Proyek Fisik Dana Desa 2020, Masyarakat Desa Tolang Berharap APH Segera Proses Kades

Tapsel I Sumut24.co umur pembangunan kegiatan fisik lewat anggaran pemerintah baik itu APBN, APBD Maupun Dikelola oleh Desa secara umum 5 tahun, adapun permasalahan yang terjadi di salah satu Kecamatan Sipirok Desa Tolang,Sabtu 22/1/22

Baca Juga:

• Tabligh Akbar Maulid Nabi di Masjid Quatul Muslimin, Dorong Persatuan dan Kepedulian Sosial
• Wamenaker Apresiasi Olahan Lokal TKM Ternate Berkualitas Ekspor
• Etihad Perkenalkan Etihad Wellbeing untuk Kenyamanan Premium di Setiap Perjalanan

Dari pantauan terlihat beberapa bangunan fisik yang di duga baru setahun lebih umur bangunan fisik tersebut yang mana fisik tersebut jalan rabat beton dengan pagu Rp 192.353.800 dan terlihat di prasasti tahun estimasi nya T.A 2020 dan Volume 336 Meter dalam prasasti nampak terlihat juga di teken langsung oleh Kepala Desa Tolang SALIM PANE sudah dianggap tidak layak bahkan sudah terklupas sehingga tinggal ampas pasir dan krikil2 juga apabila hujan terlihat air hujan langsung membanjiri badan jalan sehingga warga sangat susah melaluinya.

Seharusnya Pembangunan Fisik diawali proses perencanaan matang, baik segi kualitas dan mutu maupun umur dan manfaat kedepan untuk khalayak umum, salah satu warga berinisial P mengatakan,

“Kami di desa ini tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah apapun, bukannya kami tidak tau proses pembangunan,kami sangat paham karena pembangunan yang dibangun khusus di desa tolang kami ini, harusnya bisa bagus asalkan Kepala Desa (Kades) bisa merangkul masyarakat desa ini dan Tranparan kemana saja dana tersebut disalurkan, dibangunkan dan di alokasikan,”tegas P

Seharusnya pembangunan di desa tolang kec.sipirok bisa lebih maksimal karena posisi desa tolang dekat dekan kompleks perkantoran bupati adalah jendela ibukota pemerintahan kabupaten tapanuli selatan.Daerah desa tolang ini seharusnya fasilitas pembangunan infrastrukturnya jadi perioritas.”tegas P kembali

Dari pantauan wartawan lokasi pembangunan jalan sangat memprihatinkan, bahkan beberapa prasasti ada yang sudah rusak, infonya diduga sengaja di rusak takut jadi sorotan.

Masyarakat Desa Tolang berharap pihak APH (Aparat Penegak Hukum) tegas dan segera proses Kades Tolang mengingat banyak nya masalah dalam pengelolaan anggaran dana desa selama beberapa tahun ini, bahkan hampir semua kegiatan banyak amburadul dan diduga dalam proses perencanaan tidak melalui musyawarah semana mesti dalam pedoman kementrian desa.

Dari amatan wartawan beberapa tokoh disipirok pun sempat membahas problem yang terjadi di desa desa dikabupatan tapsel ini, yang mana problemnya Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dana desa, selalu jadi bahan, yang seharusnya Kepala desa (kades) merangkul semua elemen bukan menjadi sebaliknya yang terjadi di beberapa desa saat ini,yang mana 212 desa telah dipanggil oleh kajari tapsel, dan kita belum tau bagaimana hasilnya, kita tunggu aja “ungkap tokoh tersebut.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tabligh Akbar Maulid Nabi di Masjid Quatul Muslimin, Dorong Persatuan dan Kepedulian Sosial

Wamenaker Apresiasi Olahan Lokal TKM Ternate Berkualitas Ekspor

Etihad Perkenalkan Etihad Wellbeing untuk Kenyamanan Premium di Setiap Perjalanan

Menaker: KBJI 2026 Jadi Acuan Bersama Dunia Kerja

"Perkuat Tata Kelola & Kepatuhan: PT Federal International Finance Raih Sertifikasi ISO 37301:2021

Kemnaker–Unsoed Siapkan Akses Kerja bagi Mahasiswa dan Alumni