Dugaan Korupsi TSS dan TRB, Plt. Kadis PUPR Madina Dituntut Dua Tahun Penjara

Dugaan Korupsi TSS dan TRB, Plt. Kadis PUPR Madina Dituntut Dua Tahun Penjara Medan I Sumut24.co Plt. Kadis PUPR Madina Syahruddin (46) dituntut dua tahun penjara, karena terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam  pembangunan Taman Sirisiri Syariah (TSS) dan Taman Raja Batu (TRB) Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dalam persidangan teleconfense ( online ) di ruang Cakra-3 PN Medan, Kamis (16/4/2020), jaksa juga menuntut Lianawaty Siregar selaku PPK pada Bidang Tata Ruang dan Pertamanan PU dan Nazaruddin Sitorus ST (46), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), masing- masing 1,5 tahun penjara. Selain itu, ketiga terdakwa juga dikenai denda masing-masing Rp 100juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan uang pengganti sebesar Rp 48 juta hanya dibebankan kepada terdakwa  Syahruddin, subsider 6 bulan penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurul,  dalam melaksanakan pembangunan TSS dan TRB, para terdakwa sengaja memecah pekerjaan agar tidak dilakukan lelang. Kemudian sengaja merekayasa administrasi dan pemakaian alat berat yang tidak dibayar kepadan Dinas PU. Berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan, papar jaksa, ketiga terdakwa melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Usai mendengar nota tuntutan jaksa, Hakim Ketua Mian Munthe mengundurkan sidang hingga  20  April 2020 mendatang, dengan agenda, mendengarkan notabelaan (pledoi) Penasehat Hukum (PH) terdakwa dari Kantor Hukum DR Adi Mansar. Sementara mengutip dakwaan , terdakwa Syahruddin,  Lianawaty Siregar selaku PPK TA 2017 pada Bidang Tata Ruang dan Pertamanan Dinas PU dan  Nazaruddin Sitorus, selaku PPK TA 2016 secara melawan hukum merugikan keuangan negara dalam pembangunan TSS dan TRB. Pada tahun 2016, Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution mempunyai gagasan untuk membangun kawasan wisata dan tempat upacara yang letaknya di kawasan perkantoran Pemkab Madina di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, Sumatera Utara Tindak lanjutnya, bupati memerintahkan 3 Kepala Dinas (Kadis) yakni Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemuda serta Dinas Olahraga Madina untuk secara bersama-sama merancang dan mewujudkan  gagasan tersebut. Kemudian  bangunan-bangunan yang berdiri di TSS dan TRB berada di sempadan sungai tidak diperbolehkan dan jika terlanjur dibangun dinyatakan dalam keadaan status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Disebutkan,  para terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri, orang lain dan atau korporasi yang  mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hasil audit akuntan publik Tarmizi Achmad terdapat kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar. (zul)

Baca Juga:

• Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban
• Green SM Menandatangani Perjanjian Pinjaman Investasi Miliaran dengan BCA
• Sorotan Tajam! Politikus Gerindra Rusydi Nasution Minta DPRD Padangsidimpuan Tahan Kenaikan Gaji di Tengah Tekanan Ekonomi

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban

Green SM Menandatangani Perjanjian Pinjaman Investasi Miliaran dengan BCA

Sorotan Tajam! Politikus Gerindra Rusydi Nasution Minta DPRD Padangsidimpuan Tahan Kenaikan Gaji di Tengah Tekanan Ekonomi

Gak Cuma Belajar, Alfamidi Class di SMK Negeri 1 Padangsidimpuan Cetak Generasi Siap Kerja

Bangga dan Haru! Prajurit Kodim 0212/Tapsel Naik Pangkat dan Purna Tugas, Ini Pesan Dandim Letkol Inf Dedi Harnoto

Prapid Kasus Penipuan Miliaran 34 Personel oleh Ex Polisi Disorot, Polres Padangsidimpuan Bantah Tuduhan Tak Prosedural