Sorotan Tajam! Politikus Gerindra Rusydi Nasution Minta DPRD Padangsidimpuan Tahan Kenaikan Gaji di Tengah Tekanan Ekonomi

Baca Juga:

• Oknum HRD PT BIG Diduga Mengetahui Gaji Ratusan Buruh PT BIA Dipungli Rp10 Ribu dan Buruh Aktif Diwajibkan Menandatangani Surat Pengunduran Diri Sepih
• Kronologi Tahanan Polsek Air Batu Meninggal Dunia di Lapas Labuhan Ruku: Tak Ditemukan Tanda Kekerasan
• Antisipasi Aksi Massa,16 Orang Tahanan Polsek Panipahan Diamankan Ke Mapolres Rohil

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Polemik terkait rencana kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Isu ini tidak hanya menuai sorotan publik, tetapi juga mendapat respons dari kalangan politikus setempat.

Salah satunya datang dari H. Rusydi Nasution yang menilai kebijakan tersebut memang memiliki dasar hukum yang sah. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.

"Secara regulasi memang tidak ada yang dilanggar. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas yang sedang dihadapi masyarakat. Empati dan kebijaksanaan itu penting," ujar Rusydi saat dimintai tanggapan, Rabu (1/4/2026).

Sebagai kader Partai Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa nilai perjuangan partainya selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan pendapatan demi kepentingan yang lebih luas.

"Kami di Gerindra diajarkan untuk mengutamakan rakyat. Kalau memang situasinya belum memungkinkan, kami siap menahan atau menyesuaikan pendapatan, meskipun aturan memperbolehkan kenaikan," tegasnya.

Menurut Rusydi, persoalan kenaikan penghasilan DPRD tidak bisa dilihat semata dari sisi legalitas. Ia menilai, aspek kepatutan sosial justru menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ia juga menyinggung dampak dinamika global yang turut dirasakan hingga ke daerah. Mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin membebani masyarakat.

"Kondisi global sekarang ini nyata dampaknya sampai ke daerah. Di situasi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.

Polemik ini pun diperkirakan masih akan terus bergulir, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan yang dinilai sensitif di tengah tekanan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Oknum HRD PT BIG Diduga Mengetahui Gaji Ratusan Buruh PT BIA Dipungli Rp10 Ribu dan Buruh Aktif Diwajibkan Menandatangani Surat Pengunduran Diri Sepih

Kronologi Tahanan Polsek Air Batu Meninggal Dunia di Lapas Labuhan Ruku: Tak Ditemukan Tanda Kekerasan

Antisipasi Aksi Massa,16 Orang Tahanan Polsek Panipahan Diamankan Ke Mapolres Rohil

KPK Tahan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polresta Deli Serdang Ikuti Penanaman Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026

Rudy Marpaung Belum Disidangkan, Kasus Temuan 2 Ons Sabu dan Rp400 Juta di Rutan Sidikalang Dipertanyakan