Kapolri dampingi Wapres RI Memberikan "Keynote Speaker" di Seminar Sespimti Tahun 2019

JAKARTA | SUMUT24.co Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, mendampingi Wakil Presiden RI menghadiri kuliah umum sespimti Dikreg Ke 28 Tahun 2019 bertempat di Gedung The Tribrata Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019), pagi sekira pukul 08.00 WIB. Acara yang bertemakan ‘Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Pancasilais Guna Menyongsong Indonesia Emas’ diawali dengan kata pengantar oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden atas berkenan hadir dalam memberikan kuliah umum. Kehadiran Bapak Wakil Presiden di tengah – tengah Para Peserta Sespimti baik dari TNI Polri merupakan yang pertama semenjak dilantik. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menerima arahan dan masukan dari Bapak Wakil Presiden RI. Di hadapan 62 peserta Sespimti, Wapres RI K.H. Ma’ruf meminta Polri mencegah radikalisme di Indonesia. Selain radikalisme, ia juga meminta Polri mengatasi persoalan yang menyangkut hal-hal intoleran. “Kita harus mencegah ada kelompok yang keluar dari komitmen kebangsaan, radikalisme, dan intoleran,” kata Ma’ruf dalam sambutannya. “Radikalisme itu bukan soal pakaian, tapi cara berpikir, cara bersikap, perilaku, dan cara bertindak. Upaya yang harus kita lakukan, (ialah) meluruskan cara berpikir, sikap bertindak, dan gerakan-gerakannya. Perlu ada upaya intensif tentang kontraradikalisme dan deradikalisasi,” lanjut Ma’ruf. Selain radikalisme, Ma’ruf Amin juga mengingatkan para peserta soal ancaman khilafah. Meski begitu, Ma’ruf memastikan bahwa khilafah tak akan masuk ke Indonesia. Sebab paham tersebut tak diterima. “Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak di RI? Bukan ditolak tapi tertolak, kalau tertolak memang tak bisa masuk. Bukan karena Islami, (atau) tak Islami,” kata Ma’ruf. Alasannya, lanjut Ma’ruf, paham khilafah tak sesuai dengan kehidupan di Indonesia. Wapres RI mengatakan, perlu ada cara untuk menyamakan pemahaman Islam untuk masyarakat Indonesia. “Secara proporsional khilafah tertolak karena menyalahi kesepakatan (bahwa) Indonesia adalah NKRI. Kalau itu jadi khilafah maka tidak NKRI lagi, negara kesatuan khilafah Indonesia,” kata Ma’ruf Amin. “Ini perlu diluruskan pemahamannya. Islam kita itu Islam kaffah, utuh tapi ada kesepakatannya, kesepakatan nasional. Jadi penting untuk kita, komitmen kebangsaan harus diperkuat,” lanjutnya. Hadir dalam acara tersebut antara lain Mendagri Prof.H. M. Tito Karnavian Ph.,D, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Turut Hadir Pejabat Utama Mabes Polri dan Peserta Sespimti sebanyak 62 orang terdiri 50 orang dari Polri, 4 orang dari TNI AD, 4 orang dari TNI AL, 4 orang dari TNI AU.(ril/W02)

Baca Juga:

• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
• Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi