Kasus Eldin Jadi Pelajaran dan Nasehat Bagi Partai dan Calon Walikota Kedepan

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina
• Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

DR H Sakhyan Asmara MSP menilai peristiwa yang menimpa Dzulmi Eldin menandakan bahwa ini yang ke tiga kalinya Walikota Medan sudah terseret kasus dengan KPK. Artinya, ini menjadi pelajaran sekaligus nasehat bagi para partai dan calon walikota kedepan. Dimana sudah saatnya partai betul-betul mengusung kadernya yang sudah teruji integritasnya dan tahan godaan khususnya godaan keuangan.

Sementara untuk para calon walikota Medan kejadian ini menjadi nasehat untuk mengukur diri untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin yang komit dengan tidak melakukan korupsi.

“Jangan bebankan sesuatu kepada calon, khususnya masalah keuangan. Kalau tidak, peristiwa ini akan terulang lagi. Karena kepala daerah akan merasa dikebiri dalam mengembalikan pembiayaan yang dikeluarkan,” tegas Sakhyan Asmara yang juga maju sebagai Balon Walikota Medan.

Menurutnya, kita harus mengikuti proses Pilkada ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kita tersandera dengan praktik-praktik money politics.

Sebelum terlalu jauh masuk kepada kontestasi Pilkada Medan, terlebih dahulu ia ingin membuat pendidikan politik kepada masyarakat dengan mengubah pola pikir agar tidak lagi melihat isi kantong kandidat, baik pada pemilihan kepala daerah.

“Jangan lagi melihat isi kantong. Tapi, harus dilihat isi otak dan hatinya. Politik itu sebenarnya untuk kekuasaan atau kesejahteraan?” Kalau saya melihat jadi kepala daerah adalah tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sebagai pemimpin untuk bisa mengarahkan masyarakatnya menuju kesejahteraan,” paparnya.

Menurut mantan Deputi Menpora RI Bidang Pengembangan Pemuda ini, untuk menjadi kepala daerah harus komit untuk tidak terlibat korupsi. Karena secara penghasilan atau pendapatan suatu kepala daerah itu sudah terbilang cukup. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi