Menkopolhukam Kena Tikam, Shohibul: Standar High Maximum Security” Indonesia Sangat Lemah 

MEDAN I SUMUT24 Terlepas dari kewajiban kita untuk mengutuk segala bentuk kekerasan dan kriminalitas di tanah air, saya mencatat beberapa hal dari kejadian penusukan terhadap Menko Polhukam Jenderal (purn) Wiranto siang tadi. Pertama, kejadian ini menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai “standar high maximum security” Indonesia itu sangat lemah. Bisa bertekuk lutut berhadapan dengan orang-orang amatiran. Ingat, Wiranto itu adaah figur yang berkedudukan sebagai salah seorang terdekat Presiden dengan otoritas penuh dalam bidang politik dan keamanan, ucap Pengamat Sosial dan Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Kamis (10/10). Menurutnya, Meski pun demikian, saya juga heran ketika dulu terjadi bom Sarinah, hanya dalam jarak waktu beberapa jam saja Presiden Joko Widodo sudah hadir ke tempat kejadian perkara tanpa alat pengaman sama sekali seperti rompi anti peluru dan sebagainya. Paradoksnya, Presiden Joko Widodo selalu terlihat memakai pengaman standar seperti helm dan rompi saat meresmikan beberapa proyek infrastruktur.

Baca Juga:

• Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, AMPERAKSU Desak Penindakan Tegas Jaringan Rokok Ilegal HELIUM
• Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor
• Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026

Kedua, kedua orang terduga pelaku, yakni SA alias AR dan FA binti S melakukannya seolah untuk tertangkap. Dari kejadian yang diberitakan media, kedua orang ini bukanlah orang terlatih sama sekali.

Ketiga, melihat nama-nama yang diidentifikasi sebagai terduga pelaku, apalagi dengan busana cadar si terduga peremuan itu, secara psikologis dengan mudah orang awam di Indonesia akan terdorong secara simplistis (semberono) menghubungkannya dengan umat Islam. Kelompok teror transnasional akan disebut-sebut untuk kejadian ini.

Kemudian tuduhan-tuduhan radikalisme, ekstrimisme, anti Pancasila, anti NKRI dan idiom-idiom peyoratif lainnya akan semakin disahkan untuk memojokkan umat Islam. Ini tidak boleh terjadi. Pihak berwenang silakan melakukan tugasnya agar masalah ini terungkap dengan sejelas-jelasnya.

Keempat, bisa saja tak sedikit orang di Indonesia yang pada saat transisi politik yang genting ini kerap merasa dongkol atas berbagai masalah dan respon yang diberikan pemerintah. Perasaan frustrasi itu dapat semakin bertambah karena ucapan-ucapan pejabat negara tertentu yang kurang menyejukkan.

Sama sekali tanpa bermaksud melebih-lebihkan, saya menduga saat ini di Indonesia banyak orang tidak puas, tetapi tak semua berani melakukan tindakan seperti kedua terduga penusukan atas Jenderal (purn) Wiranto itu. Karena itu pemerintah berkewajiban mendiagnosis akar masalah dan secara responsif melakukan perbaikan.

Masyarakat sebaiknya memandang kejadian ini dengan sikap percaya kepada pemerintah. Perbanyak istigfar dan di tengah kesulitan seberat apa pun, jangan lupa bersyukur, ucapnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, AMPERAKSU Desak Penindakan Tegas Jaringan Rokok Ilegal HELIUM

Perkuat Program PAAREDI di Nagori Percontohan, TP PKK Kabupaten Simalungun Gelar Rakor

Dukung Lahirnya Perempuan Muda Berprestasi, Bupati Simalungun dan Ketua TP PKK Hadiri Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026

Soal Tudingan Penganiayaan Terhadap Tersangka SH, Ini Penjelasan Kepala BNNK Deli Serdang

Satres Narkoba Polrestabes Medan Bongkar Jaringan Vape Ilegal Internasional Disalah Satu Hotel di Medan

Wali Kota bersama Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah kepala daerah menghadiri Pembukaan Sinode Besar 2026 Gereja GPI