Gubsu: Ada Petunjuk Baru, Polisi Dalami Rekaman CCTV, Ungkap Kasus Raibnya Uang Rp 1,6 Miliar

Medan I SUMUT24.co

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah sebagai Penghormatan terhadap Perjuangan Pekerja
• Selamat Berbahagia Pernikahan Amanda Angeline, S.H. dan Ahmad Ridho Muzaky, S.H.
• Transmigrasi Orang Jawa

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebut ada perkembangan baru dalam penanganan raibnya uang Pemprov Rp 1,6 miliar. Selain soal penanganan kasus, Edy menegaskan dilakukannnya evaluasi di internal terkait pengambilan uang secara tunai. Edy menyebut pengambilan secara tunai memang diperbolehkan dalam Pergub.

“Kita akan selesaikan, kita akan evaluasi. Memang Pergub-nya juga menyatakan bahwa boleh dengan secara terbatas tunai. Tetapi itu dalam rangka untuk mempermudah yang bersifat teknis,” kata Edy kepada wartawan usai pelantikan anggota DPRD Sumut, Senin (16/9/2019).

Pihak Inspektorat juga melakukan pemeriksaan secara internal terkait prosedur pengambilan uang Rp 1,6 miliar yang raib dari dalam mobil yang diparkir di halaman kantor gubernur.

“Melalui kepolisian, kita sama-sama, kita cari. Sudah ada tanda-tanda kita temukan. Nanti kita buktikan apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Edy Rahmayadi.

Uang Rp 1,6 miliar yang raib merupakan honor kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hilang saat disimpan di dalam mobil Avanza BK 1875 ZC yang parkir di pelataran kantor gubernur, Senin (8/9).

Polisi Dalami Rekaman CCTV

Sementara itu, Informasi yang dihimpun wartwan, Satreskrim Polrestabes Medan terus melakukan penyelidikan terkait kasus hilangnya uang Rp 1,6 miliar milik Pemprovsu.

Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan sejauh ini telah memeriksa enam orang saksi termasuk, M Aldi Budianto Staf Fungsional Umum BPKD Bidang Pengelolaan Anggaran Provsu dan Indrawan Ginting (honorer).

“Tugas M Aldi Budianto mengambil uang tersebut dari bank untuk disimpan ke brankas bidang pengelolaan anggaran. Selanjutnya uang tersebut rencananya akan dibagikan ke seluruh pegawai kantor pemerintahan provinsi sumut sebagai bonus. Sedangkan Indrawan Ginting hanya bertugas membantu M Aldi Budianto,” ungkap Kasat Reskrim, AKBP Putu Yudha belum lama ini.

Dijelaskan AKBP Putu Yudha, saat dimintai keterangan, alasan saksi mengapa uang itu ditinggal di mobil, akan lebih aman kalau membawa uang ke brankas yang berada di lantai 2 jika kantor sudah sepi.

Uang Rp 1,6 miliar itu juga diketahui merupakan uang untuk honororium kegiatan pegawai pemprovsu tahun 2018 dalam bentuk bonus.

“Penyidik dari pihak Polrestabes Medan sedang melakukan pengembangan pemeriksaan hasil rekaman kamera pengintai (CCTV). Kini kasusnya masih kita selidiki, semoga bisa cepat terungkap. Hasil pemeriksaan CCTV masih dikembangkan,” beber Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha, Senin (16/9).

Sementara itu, Tim Investigasi LIPPSU juga menyebutkan bahwa Aldi Budianto yang juga pembantu PPTK BPKAD adalah diduga otak pelaku pencurian uang Rp1,6 miliar tersebut. Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik kepada Wartawan, Senin (16/9).

Menurutnya, banyak yang bisa disebutkan keterlibatan M Aldi Budianto dalam kasus tersebut. Kalau benar uang telah diambil dari Bank Sumut, kenapa uang tersebut tidak langsung dibawa ke ruangan BPKAD lantai II , atau karena uang itu sudah berpindah tangan dulu sebelum sampai kantor Gubsu sehingga Aldi tanpa beban uang itu didalam mobil dan kemungkinan besar Aldi sangat mengetahui skenario tersebut.

“Sehingga sekarang tinggal kejujuran Aldi dan Aparat penegak hukum untuk mengungkapnya. Saya rasa mereka Aldi dan Indrawan Ginting mengetahui betul kemana uang tersebut,” tegas Azhari AM Sinik. (W03/W02/red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah sebagai Penghormatan terhadap Perjuangan Pekerja

Selamat Berbahagia Pernikahan Amanda Angeline, S.H. dan Ahmad Ridho Muzaky, S.H.

Transmigrasi Orang Jawa

Menjaga Marwah di Balik Jeruji: Catatan dari Kota Bumi

Menumbuhkan Desa, Menguatkan Indonesia

Prabowo Tegaskan Tak Ada Perlindungan bagi Pejabat Bermasalah