BPK Blacklist Kontraktor Pasar Kampung Lalang

Medan|SUMUT24.CO Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, menyarankan kontraktor pembangunan Pasar Kampung Lalang PT. Budi Mangun KSO agar diblacklist.

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

“Persoalan Kampung Lalang paling rumit. Sejak kontrak berjalan di tahun 2016, kontrak tidak pernah diperbaiki. Saya sarankan diblacklist saja,” tegas Ketua BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni, dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD Kota Medan di Gedung BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (18/2).

Ambar mengatakan, banyak permasalahan dalam pembangunan Pasar Kampung Lalang dan BPK sendiri menemukan ketidakberesan sejak awal.

“Kontraktor tidak pernah menyerahkan data laporan harian, mingguan, bulanan serta backup data pengerjaan. Bagaimana menyakini proyek ini benar, jika kontraktor tidak membuat laporan,” ucap Ambar.

Terkait temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Ambar, menegaskan jika LHP BPK sudah final dan sifatnya mengikat.

“Temuan BPK dalam LHP itu terjadi pada adendum ke 3 dan 4, dimana adendum itu tidak memiliki alasan yang kuat. Jadi, untuk denda sebesar Rp3,1 miliar sudah final dalam kondisi bangunan 27 persen dikerjakan,” tegas Ambar lagi.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, didampingi Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung, bersama anggota Mulia Asri Rambe dan Jangga Siregar, meminta sekaligus mengharapkan Pasar Kampung Lalang bisa dimanfaatkan pedagang dengan dilakukan Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over (PHO) antara Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kita sudah berjanji dengan pedagang agar pasar itu bisa digunakan akhir Pebruari 2019, karena hampir tiga tahun persoalan ini tidak tuntas, sehingga kami selalu ditagih pedagang. Bagaimanapun ini menyangkut perut dan kehidupan pedagang, sehingga kami terus berjuang. Kita mengharapkan kontraktor bisa membantu proses PHO secepatnya,” pinta Boydo.

Boydo mengaku, selama ini pihaknya merasa dilecehkan oleh kontraktor, karena selalu mengutus perwakilan sehingga sulit mengetahui persoalan yang sebenarnya.

“Berulang kali persoalan ini kami terima, termasuk dari pihak kontraktor yang mengadu untuk penurunan denda. Tapi, yang hadir itu selalu perwakilan. Kami merasa sangat diremehkan dan dilecehkan,” tegas Boydo.

Sedangkan Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR), Benny Iskandar, menyampaikan ada sejumlah kendala dalam proses penilaian fisik Pasar Kampung Lalang, sehingga tim penilai tidak bisa memberikan penilaian terhadap sejumlah aset di Pasar Kampung Lalang.

“Ada masalah dalam proses mem-PHO-kan, dimana kami mengalami kendala dalam menilai sejumlah item disana. Kami sudah datangkan tim tenaga ahli, tapi kesulitan juga karena tidak ada data-datanya. Jadi, kami menunggu sampai batas akhir Pebruari, jika tidak putus kontrak,” ungkap Benny seraya mengatakan pihak PT. Budi Mangun KSO sampai saat ini belum menyerahkan laporan kepada Dinas PKPPR. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba