Prapid Batal, 4 Eks Anggota DPRDSU Melawan

Jakarta, SUMUT24.co

Baca Juga:

• GMP Sumut Soroti Penanganan Dua LP dalam Sengketa CV Rezeki Baru: Mengapa Satu Naik Penyidikan, Lainnya Dipertanyakan?
• Berani mengedarkan Sabu, ditangkap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang
• Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia

Empai Empat mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) kembali melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempatnya yakni Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie, dan Arifin Nainggolan yang mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Untuk kasus DPRD Sumatera Utara, jadi hari ini KPK menerima surat dari PN Jakarta Selatan untuk persidangan praperadilan yang akan dilakukan pada hari Senin depan tanggal 27 Agustus,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/8).

Keempat orang tersebut sebelumnya tak terima dijadikan tersangka penerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Mereka mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan. Namun hakim menolak gugatan mereka.

“Kini mereka mengajukan lagi di PN Jakarta Selatan dengan argumentasi yang hampir mirip, jadi misalnya pemohon mengatakan menyangkal menerima uang karena tidak ada bukti kuitansi misalnya, atau bukti tertulis yang lainnya,” kata Febri.

Padahal, sangkalan dari mereka sudah dijawab oleh Biro Hukum KPK saat sidang praperadilan di PN Medan. Namun begitu, KPK tak mempersoalkan gugatan yang mereka ajukan dan tetap akan menghadapinya.

“KPK punya bukti yang cukup, dan tentu upaya hukum seperti ini akan kami hadapi sesuai dengan aturan hukum acara dan strategi yang dimiliki oleh KPK tentu saja,” kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka. Mereka diduga menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang masing-masing sebesar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta.

Uang yang diterima 38 tersangka dari Gatot itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Kemudian pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara pada 2015.

Dalam perjalanannya, penyidik KPK sudah menahan beberapa anggota DPRD Sumut usai diperiksa sebagai tersangka. Sebagian dari mereka juga sudah mengembalikan uang ke rekening penyimpanan KPK. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GMP Sumut Soroti Penanganan Dua LP dalam Sengketa CV Rezeki Baru: Mengapa Satu Naik Penyidikan, Lainnya Dipertanyakan?

Berani mengedarkan Sabu, ditangkap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia

Pengukuhan Pokja Jaga Desa SMSI Bertepatan Aksi Demo, Organisasi Media Siber Tegaskan Tak Ada Kaitan Politik

Wakil Bupati Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, Jembatan Emas Antara Pendidikan dan Dunia Kerja

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai