Orang Sumut Saja Plt Gubsu

MEDAN I SUMUT24

Baca Juga:

• Di Forum Pangan Nasional APEKSI, Wali Kota Medan Dorong Kerja Sama Antardaerah Atasi Keterbatasan Lahan
• Dasco Terima Audiensi DPP FAGAR, Aspirasi Guru Honorer Disampaikan ke DPR RI
• Wakil Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Peringatan Harganas Ke 33

Pengamat Hukum Unika Dr Yohanes Suhardin SH MHum mengatakan, tidak setuju kalau nantinya Plt Gubsu diimport dari Jakarta. Kalau pun Tengku Erry berakhir jabatannya seharusnya wakil Gubsu Dr Hj Nurhalizah Marpaung yang diangkat sebagai Plt.

“Kalaupun juga Nurhalizah berakhir ,sebaiknya diangkat orang Sumut saja kan banyak yang mampu,” kata Yohanes Suhardin menjawab wartawan Sumut24 di Medan, Kamis (26/4).

Untuk kepentingan dan pertimbangan Sumut kondusif menjelang Pilkada daerah, seharusnya Gubsu T Erry Nuradi kan bisa juga diperpanjang masa tugasnya dan diangkat menjadi Plt. Tapi kalau ada penilaian khusus dari pusat, Sumut darurat atau bagaimana, itu kemungkinan didatangkan dari Jakarta. Kan ada putra terbaik sekarang ini di kantor Gubsu. Bagaimana lah perasaan kita mesti didatangkan dari Jakarta. Kalau dari luar kan harus menyesuaikan diri lagi di Sumut.

“Saya melihat menjelang Pilgubsu ini kondisi aman-aman saja dan toleransi kerukunan beragama cukup baik. Apalagi suku Batak ini, walaupun beda suku dan agama kita tetap menomor satukan kerukunannya. Makanya dalam kampanye-kampanye Pilgub ini sebaiknya jangan disinggung masalah agama. Seperti isu-isu agama dipergunakan saat Pilkada DKI sehingga terjadi hal-hal yang kurang enak,” kata Yohanes.

Diharapkan calon-calon Gubsu dan timnya jangan singgung masalah agama. Pilihlah yang terbaik bukan karena agama tetapi pilihlah yang “the best” dan sesuai programnya.

KPK Belum Tahan ASN

Terkait dengan korupsi mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang juga melibatkan sejumlah anggota DPRD Sumut namun belum ada melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumut, bagaimana komentar bapak ? dijawab Yohanes, mungkin KPK belum mempunyai bukti-bukti yang kuat. Karena KPK ini sangat hati-hati sekali untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak. Jadi mungkin belum ada bukti yang kuat menjadikan ASN tersangka.

Keterlibatan banyak pihak karena Gatot mungkin “bernyanyi” seperti kasus E-KTP Setya Novanto banyak “bernyanyi” dengan menyebutkan nama-nama lain. Tetapi KPK tidak serta merta menetapkan tersangka lain. Itu persoalan alat bukti,” katanya.

Yohanes berharap kepada gubsu terpilih nantinya jangan lagi korupsi, sehingga masuk penjara seperti dua pendahulu Gubsu, Syamsul Arifin dan Gatot masuk penjara. Harapan kita nantinya bersihlah Gubsu mendatang. Gubernur mendatang jangan lagi terulang korupsi. Selama ini Sumut terkenal daerah terkorup.

Tidak jeranya orang melakukan korup, kata Yohanes, karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor. Hukuman para koruptor tidak pernah maksimal. Maksimal maksudnya seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera.

Kalau hukuman Setya Novanto, saya kira cukup berat. Kalau para koruptor sebelumnya kan hanya dikenakan 5 tahunan. Untung sekarang di Mahkamah Agung ada Kartijo. Kalau para koruptor banding atau kasasi ditambahin hukumannya. Kartijo ini dulu orang LBH. Jadi harapan kita cukuplah dua gubernur kita yang masuk penjara karena korupsi. Siapapun gubernur nanti, bisa bangkitlah Sumut. (C04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Di Forum Pangan Nasional APEKSI, Wali Kota Medan Dorong Kerja Sama Antardaerah Atasi Keterbatasan Lahan

Dasco Terima Audiensi DPP FAGAR, Aspirasi Guru Honorer Disampaikan ke DPR RI

Wakil Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Peringatan Harganas Ke 33

Bupati Asri Ludin Hadiri Peresmian Gedung Universitas ST Bhinneka, Dorong SDM Unggul dan Inovatif

Bank Sumut Salurkan Zakat Pegawai, 100 Anak Ikuti Khitan Massal

Dosen UNPAB Raih Gelar Doktor di Universitas Indonesia, Perkuat Komitmen pada Inovasi dan Riset