OK Arya Didakwa Korupsi Rp8 Miliar

MEDAN | SUMUT24 Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnain dan dan mantan Kadis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batubara Helman Herdady, menjalani sidang perdana perkara dugaan suap proyek di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (5/2). OK Arya Zulkarnain didakwa menerima suap sebesar Rp8 miliar lebih.

Baca Juga:

• Momen HUT ke 81 RI, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Serahkan JKM dan Beasiswa Pendidikan Anak
• Polri Dukung Swasembada Pangan, Polresta Deli Serdang turut laksanakan Penanaman Bawang Putih Serentak Di 17 Provinsi*
• Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM

Selain OK Arya Zulkarnain dan Helman Herdady, turut juga disidangkan Sujendi alias Ayen, pengusah showroom yang menjadi perantara dalam pengiriman suap kepada Bupati Nonaktif Batubara, Ok Arya Zulkarnain (berkas terpisah).

Di hadapan mejelis hakim diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, penuntut KPK, Wawan dalam suarat dakwaannya menyebutkan, terdakwa OK Arya antara bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2017 telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan menerima uang sejumlah Rp8.055.000.000,00 melalui Helman Herdady dan Sujendi Tarsono Als Ayen.

Uang suap tersebut berasal dari Maringan Situmorang, Mangapul Butar Butar Als Apul, Sucipto Als Abun, Parlindungan Hutagalung Als Parlin dan Syaiful Azhar yang merupakan para penyedia barang/jasa.

Sedangkan Helman Herdady menerima uang sebesar Rp80.000.000,00 dari Syaiful Azhar. Padahal diduga hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar OK Arya dan Helman Herdady memenangkan Maringan Situmorang, Mangapul Butar Butar Als Apul, Sucipto Als Abun, Parlindungan Hutagalung Als Parlin dan Syaiful Azhar dalam proses pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Batubara tahun 2016-2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Usai membacakan dakwaan, majelis hakim menunda sidang pekan depan. (R04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Momen HUT ke 81 RI, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Serahkan JKM dan Beasiswa Pendidikan Anak

Polri Dukung Swasembada Pangan, Polresta Deli Serdang turut laksanakan Penanaman Bawang Putih Serentak Di 17 Provinsi*

Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM

Kendati Berobat Gratis, Modesta Ajak Warga Tetap Peduli Jaga Kesehatan

JAGA MARWAH Desak Pelaku Pembunuhan Driver Taksi Online RA Dihukum Seumur Hidup

Rektor UNPAB Prof. Isa Indrawan Terpilih Jadi Mentor Rektor Nasional, APTISI Siapkan Program Pembinaan 60.000 Pimpinan Kampus