Pasca Erry Nuradi Tak Mencalon, SKPD Pemprovsu Cari Selamat

MEDAN I SUMUT24 Pasca Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi yang gagal mencalon sebagai Gubernur periode 2018-2023 pada Pilgubsu 2018, sangat mengejutkan semua pihak. Pdahal melalui pendapat dan survey, Gubsu Erry Nuradi dengan posisi teratas.

Baca Juga:

• Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot
• Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas
• Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi

Akan tetapi kenyataannya berbalik 360 Derajat. Tapi itulah namamya politik, detik perdetik selalu berubah, karena semua keputusan berada di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik Osril Limbong mengatakan, “Politik susah ditebak, akan tetapi dengan tak mencalonnya Gubsu HT Erry Nuradi diperkirakan para pejabat SKPD eselon II akan mencari selamat alias tempat yang aman dengan mendatangi atau mencari tim sukses para pasangan calon Gubsu dan wagubsu yang akan bertarung di Pilgubsu agar jabatannya tak goyang alias digantikan oleh yang menang dalam Pilkada,” ujar Osril Limbong kepada SUMUT24, Senin (8/1).

Sudah lumrah mereka akan cari ilmu selamat dengan menmdekati dan mendukung yang berpeluang menang dalam Pilgubsu 2018. “Para PNS dan SKPD terkadang menjadi korban politik, tapi yang memang begitulah, terkadang kalau yang didukung menang akan mendapat jabatan. Dan kalau yang didukung kalah ya siap-siaplah angkat koper,” ujar Osril.

Yang terpenting PNS ataupun ASN, diharapkan agar netral. Sehingga siapapun yang menang nantinya tidak akan berdampak bagi para PNS tersebut, terkecuali PNS tersebut masuk dalam tim siluman calon, sehingga pasti akan berdampak nantinya.

PNS tidak diperbolehkan untuk ikut dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses, juru kampanye maupun menjadi provokator dalam mengarahkan massa untuk mendukung calon tertentu.

“Ajang pilkada mulai berjalan di kota ini, kitasemua berharap kepada semua pegawai di jajaran siapapun dia dan apapun posisinya harus netral. Jangan jadi tim sukses, jangan jadi tim kampanye dan jangan jadi provokator. Sebelum menjadi korban politik praktis, agar Pegawai mengambil posisi netral dalam ajang pilkada dalam rangka menghindari pegawai menjadi korban dari pelaksanaan ajang politik tersebut,” pinta Osril Limbong.

Dalam perhelatan ajang pilkada, semua orang mempunyai hak dalam menentukan pilihan, namun selaku pegawai tidak diperbolehkan dalam mendukung seperti menjadi tim sukses atau menjadi jurkam, namun harus netral.

“Kalau pegawai menjadi tim sukses atau jurkam calon tertentu dan calon yang didukung itu kalah dalam pilkada, maka hancurlah dia dan pasti menjadi korban politik, sehingga yang paling terbaik bagi PNS adalah netral,” tegas Osril. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rentetan Kecelakaan di Proyek Jalan Nasional Aek Kanopan, JAM PMII Minta Satker dan PPK Dicopot

Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Kurir Sabu di Pantai Labu Gagal Kabur Usai Dikejar Petugas

Senator M. Nuh Dorong Akses Kesehatan untuk Warga Daerah Terbatas Melalui Khitanan dan Pengobatan Gratis di Dairi

Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Kunjungi Masjid Agung, Ini Pesannya

Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026

Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gelar Jumat Curhat Bersama Masyarakat Desa Sidodadi