Pasca Erry Nuradi Tak Mencalon, SKPD Pemprovsu Cari Selamat

MEDAN I SUMUT24 Pasca Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi yang gagal mencalon sebagai Gubernur periode 2018-2023 pada Pilgubsu 2018, sangat mengejutkan semua pihak. Pdahal melalui pendapat dan survey, Gubsu Erry Nuradi dengan posisi teratas.

Baca Juga:

• Dukung Program Prabowo, Wabup Atika Tanam Bawang Putih di Ulupungkut Madina
• HUT ke-81 RI di Madina, Bupati Saipullah Serukan Perjuangan Baru Melawan Kemiskinan dan Ketertinggalan
• Bupati Saipullah Dorong RSUD Panyabungan Jadi Rumah Sakit Rujukan Utama di Tabagsel

Akan tetapi kenyataannya berbalik 360 Derajat. Tapi itulah namamya politik, detik perdetik selalu berubah, karena semua keputusan berada di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut Pengamat Politik Osril Limbong mengatakan, “Politik susah ditebak, akan tetapi dengan tak mencalonnya Gubsu HT Erry Nuradi diperkirakan para pejabat SKPD eselon II akan mencari selamat alias tempat yang aman dengan mendatangi atau mencari tim sukses para pasangan calon Gubsu dan wagubsu yang akan bertarung di Pilgubsu agar jabatannya tak goyang alias digantikan oleh yang menang dalam Pilkada,” ujar Osril Limbong kepada SUMUT24, Senin (8/1).

Sudah lumrah mereka akan cari ilmu selamat dengan menmdekati dan mendukung yang berpeluang menang dalam Pilgubsu 2018. “Para PNS dan SKPD terkadang menjadi korban politik, tapi yang memang begitulah, terkadang kalau yang didukung menang akan mendapat jabatan. Dan kalau yang didukung kalah ya siap-siaplah angkat koper,” ujar Osril.

Yang terpenting PNS ataupun ASN, diharapkan agar netral. Sehingga siapapun yang menang nantinya tidak akan berdampak bagi para PNS tersebut, terkecuali PNS tersebut masuk dalam tim siluman calon, sehingga pasti akan berdampak nantinya.

PNS tidak diperbolehkan untuk ikut dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses, juru kampanye maupun menjadi provokator dalam mengarahkan massa untuk mendukung calon tertentu.

“Ajang pilkada mulai berjalan di kota ini, kitasemua berharap kepada semua pegawai di jajaran siapapun dia dan apapun posisinya harus netral. Jangan jadi tim sukses, jangan jadi tim kampanye dan jangan jadi provokator. Sebelum menjadi korban politik praktis, agar Pegawai mengambil posisi netral dalam ajang pilkada dalam rangka menghindari pegawai menjadi korban dari pelaksanaan ajang politik tersebut,” pinta Osril Limbong.

Dalam perhelatan ajang pilkada, semua orang mempunyai hak dalam menentukan pilihan, namun selaku pegawai tidak diperbolehkan dalam mendukung seperti menjadi tim sukses atau menjadi jurkam, namun harus netral.

“Kalau pegawai menjadi tim sukses atau jurkam calon tertentu dan calon yang didukung itu kalah dalam pilkada, maka hancurlah dia dan pasti menjadi korban politik, sehingga yang paling terbaik bagi PNS adalah netral,” tegas Osril. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dukung Program Prabowo, Wabup Atika Tanam Bawang Putih di Ulupungkut Madina

HUT ke-81 RI di Madina, Bupati Saipullah Serukan Perjuangan Baru Melawan Kemiskinan dan Ketertinggalan

Bupati Saipullah Dorong RSUD Panyabungan Jadi Rumah Sakit Rujukan Utama di Tabagsel

Bupati Palas Putra Mahkota Alam Buka Konsultasi Publik RDTR Sibuhuan, Dorong Ibu Kota Kabupaten Lebih Tertata

Pria 41 Tahun Tak Jerah Ditangkap Polres Padangsidimpuan di Sitamiang, Temukan 11 Bungkus Diduga Ganja

Propam Polres Tapsel Tegas! Anggota Diingatkan Jauhi Judi Online dan Pinjol Ilegal