Oligarki Pusat Tentukan Pilgub 2018

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun
• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

PDI Perjuangan sebagai the ruling party (partai berkuasa) sangat disukai oleh bakal calon karena banyak “kemanfaatan” pasca menang pilkada dapat diraih.

“Ini menjadi Magnet Pilpres 2019 dan kewenangan oligarki Jakarta sangat menentukan pasangan Pilgub 2018,” ujar Pengamat Sosial dan Politik Sumut, Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Selasa (19/9) malam.

Lebih lanjut dikatakan Shohibul Anshor, kini PDIP pun tak luput dari masalahnya sendiri. Mereka takut juga dimusuhi oleh rakyat karena dianggap tak ramah dengan komunitas tertentu.

Dalam pencalonan untuk Pilgubsu 2018 Golkar tentu bisa saja berubah, dan itu semua dinamika saja. Golkar selalu bersikap atas dasar prinsip “karya dan kekaryaan”. Terjemahkanlah itu seluas-luasnya.

Jika Jokowi mampu mengkonsolidasikan semua partai non-oposisi, maka calon yang akan muncul di pilgub 2018 terutama di Sumut, Jabar, Jateng dan Jatim, akan menjadi cerminan dan pembentukan awal jaringan pemenangan Pilpres di daerah.

Sayangnya, lanjut Shohibul, hal ini tidak selalu sepi dari permasalahan, karena pada saat bersamaan di Sumut misalnya terdapat 8 Kab/Kota yang juga melaksanakan pilkada.

Rakyat yang memilih akan bingung melihat pola-pola kampanye partai yang diperkirakan bisa berbeda dukungan untuk pilgub dan untuk pilkada Kab/kota, Ungkapnya. Ditambahkan Dosen UMSU tersebut, Sebetulnya waktu masih cukup panjang. Meski begitu progress spt yang dicapai Erry dan Ngogesa patut dicatat. Mungkin ini salah satu kelebihan ada incunbent dalam pasangan ini.

Apa yg terjadi saat ini hanyalah sebuah cerminan kegamangan Jakarta menatap agenda suksesi lokal dalam kaitannya dengan suksesi nasional.

Di Jakarta ada partai yang kupak kapik krn dualisme. Negara, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, terindikasi campur tangan. Diakui atau tidak, intervensi penguasa pun ada dalam dualisme Golkar dan meski seolah sudah berakhir namun sesungguhnya masih jauh dari normalitas sebuah partai yang seharusnya mandiri.

UU menentukan bahwa penentu pasangan untuk pilkada itu adalah eliit pertai di Jakarta. Inilah oligargi antitesa demokrasi yang dilahirkan oleh demokratisasi selama ini.

Akibat lanjutnya nanti rakyat daerah dapat menjadi korban, karena aspirasi mereka tak pernah dijadikan referensi untuk memutuskan.

Partai mungkin akan berkilah bahwa dalam penentuan calon selalu ada survey pendahuluan dan itu menyapa aspirasi rakyat. Padahal hal terpenting utk survey berbayar ini adalah popularitas dan elektibilitas. Survey tak perlu lebih maju untum mendalami relung terdalam aspirasi rakyat.

“Meski kini Erry-Ngogesa sudah dipasangkan, tetapi pasangan ini tak luput dari tantangan besar yang sudah mulai mengemuka,” ujar Shohibul.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon