Soal Pelantikan Kepsek dan Pengawas Diduga Suap, Forak  Desak Bupati Deliserdang Copot Kadis Pendidikan

DELISERDANG I Sumut24.co Puluhan pendemo dari Forum Anti Korupsi (Forak) mendesak Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan mencopot Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang.

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Desakan pencopotan Kadis Pendidikan ini berkenaan dengan masalah pelantikan atas pengangkatan 326 kepala sekolah dan pengawas beberapa waktu lalu.

Pendemo menilai, pelantikan dan pengangkatan itu bernuansa pungutan liar (pungli) atau suap.

Selain mendesak Bupati Deliserdang mencopot Kadis Pendidikan, pendemo juga meminta aparat peegak hukum turun tangan mengusut indikasi pungli tersebut.

“Kami meminta agar Bupati mencopot Kadis Pendidikan. Karena ada yang tidak memenuhi kriteria tapi bisa diangkat. Ini ada apa?,” teriak Koordinator Aksi, Muhari, Senin (10/4/2023).

Ketua Forak Deliserdang ini menyebut sesuai keterangan dari para guru-guru penggerak banyak diantara mereka yang tidak dipilih untuk diangkat.

Padahal sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu ada yang dalam sedang masa tugas belajar, namun malah dilantik dan diangkat.

“Yang tidak ikut asesmen pun dilantik. Ini yang kita duga ada indikasi seperti itu (pungli). Kok bisa ini ada apa?,” kata Muhari.

Saat melakukan aksi mereka membawa spanduk besar dan poster yang bertuliskan beragam kalimat.

Selain meminta Kadis Pendidikan dicopot dari jabatannya, juga dipinta agar penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan permainan pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah dan pengawas.

Selain melakukan aksi unjukrasa di kantor Dinas Pendidikan mereka juga melakukan aksi di Kantor Bupati Deliserdang, Kejaksaan Negeri dan Polresta Deliserdang.

Baca juga: Lantik 326 Penilik, Pengawas dan Kepala Sekolah, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan Pesankan Hal ini

Dianggap 20 persen dari APBN sudah dikucurkan untuk alokasi pendidikan.

Karena itu disampaikan massa agar dalam dunia pendidikan tidak ada lagi yang namanya pungutan liar.

Selain itu dunia pendidikan harus dijalankan dengan sebaik mungkin.

Disebut pendemo kalau pelantikan dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawascacat hukum.

Sekretaris Dinas Pendidikan Deliserdang, Yusnaldi yang hadir menemui massa di depan gerbang kantor dinas belum bersedia menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh pendemo.

Saat hendak dikonfirmasi Jumakir yang sedang bersama dengan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) enggan berkomentar banyak.

“Kita tetap seperti yang pernah kita sampaikan saja,” kata Jumakir.

Terkait kasus ini, sejumlah kepala sekolah dan guru penggerak sempat mengadu ke DPRD Deliserdang dan partai politik usai digelarnya pelantikan oleh Bupati Deliserdang.

Selain ada yang merasa rotasi mutasi tidak mempertimbangkan usia dan kinerja, pelantikan juga dianggap cacat hukum karena tidak mempertimbangkan para guru penggerak sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas.  Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir