Pemkab Tobasa Raih Opini WTP, Pertama Kali Dalam Sejarah

Tobasa | SUMUT24, Kerja keras Bupati Toaba Samosir (Tobasa) Ir Darwin Siagian dan Wakil Bupati Ir Hulman Sitorus MM bersama seluruh jajaran dan DPRD, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang dipimpinnya, akhirnya berbuah manis.

Baca Juga:

• Bupati Solok Tinjau Realisasi Program Revitalisasi Sekolah
• Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako
• Selama Oktober 2026, Operasi Sadar Pajak Kendaraan Digelar Serentak di 33 Kabupaten/Kota di Sumut

Berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tobasa Tahun Anggaran 2016 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini diketahui pada saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM, Ak, kepada 20 Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, salah satu diantaranya Bupati Tobasa Darwin Siagian dan Ketua DPRD Boike Pasaribu di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (30/5).

Dimana setelah Bupati/Walikota dan Ketua DPRD masing-masing daerah menerima LHP, anggota V BPK RI, Ir Isma Yatun MT mengumumkan 11 dari 20 Kabupaten/Kota yang mendapat penilaian opini WTP dari BPK RI, termasuk diantaranya Kabupaten Tobasa. Artinya Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) bersama 10 Kabupaten/Kota lainnya, dinilai BPK RI berhasil mengelola dan menyusun laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang baik.

Oleh karena itu, anggota V BPK RI Isma Yatun meminta seluruh Kabupaten/Kota penerima opini WTP, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja masing-masing.

Sementara kepada Kabupaten/Kota yang belum mendapat opini WTP diharapkan terus memperbaiki laporan pengelolaan keuangannya.

“Kami mengharapkan itu. Hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan sebagai dorongan atau motivasi untuk menyempurnakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di masing-masing daerah,” ujar Isma Yatun. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tobasa karena dalam catatan sejarah perjalanan pemerintahan Kabupaten Tobasa, baru ini kali pertama Kabupaten Tobasa mendapat opini WTP dari BPK RI.

Adapun ke 10 daerah lainnya yang menerima opini WTP bersama Kabupaten Tobasa, yakni Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Utara (Taput), Dairi, Labuhan Batu Utara (Labura), Labuhan Batu Selatan (Labusel), Pakpak Barat, Humbang Hasundutan (Humbanghas), Kotamadya Pematang Siantar, Kotamadya Tebing Tinggi dan Kotamadya Binjai.

Mendampingi Bupati Tobasa Darwin Siagian dan Ketua DPRD Boike Pasaribu, hadir dalam acara itu Plt Sekdakab Drs Arifin Silaen, Asisten Pembangunan Jhon Piter Silalahi, Inspektur Wallen Hutahaean, Kepala Bappeda James Silaban, Kadis PUPR Bresman Simangunsong, Kadis Kominfo Wilker Siahaan, Sekwan Resman Sirait dan lainnya. (des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Solok Tinjau Realisasi Program Revitalisasi Sekolah

Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako

Selama Oktober 2026, Operasi Sadar Pajak Kendaraan Digelar Serentak di 33 Kabupaten/Kota di Sumut

Dinkes, Disdik, dan BPBD Paluta Bersinergi, Ratusan Masker Dibagikan ke Sekolah

Lahan Sitataring Diklaim Tanah Adat dan Pemegang SHM, Riwayat Kepemilikan Disorot

KERJA NYATA KEMENIMIPAS: MENJAGA PINTU NEGARA, MEMBUKA JALAN HARAPAN