Tangkap Segera dr Pintar Manihuruk

PAKPAK BHARAT | SUMUT24

Baca Juga:

• Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara
• Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura
• FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Kasus pengadaan Alkes dua tahun berturut turut 2011 dan 2012 menguras dana APBD Kabupaten Pakpak Bharat Rp7,5 miliyar kini jadi kasus siluman. Pasalnya, aparat penegak hukum di Pakpak Bharat, hingga kini belum mengeksekusi (menahan) mantan Plt Direktur RSUD Salak, dr Pintar Manihuruk.

“Semestinya penegak hukum baik polisi dan kejaksaan segera menangkap dr Pintar Manihuruk selaku Pejabat Pengguna Anggaran, karena dialah orang yang paling bertanggung jawab soal dikemanakan anggaran Rp7,5 miliar tersebut,” tegas Amir Solin, warga Pakpak Bharat kepada SUMUT24, Selasa (4/4).

Lebih lanjut dikatakannya, kasus ini senyap-senyap saja tanpa ada sentuhan pihak penegak hukum yang ada di Sumut ini. Padahal kalau kita ketahui bahwa kasus yang serupa soal Alkes di Kabupaten tetangga, sebut saja Kabupaten Dairi dengan pagu anggaran yang lebih bila dibandingkan dengan pagu yang di gunakan RSUD Pakpak Bharat. “Para pelakunya sudah masuk bui, namun mengapa dr Pintar Manihuruk selaku pengguna anggaran Alkes RSUD Pakpak Bharat sampai saat ini masih bebas menghirup angin segar,” ujar Amir Solin membandingkan.

Masih dikatakannya, apa mungkin ada oknum petinggi di Kabupaten Pakpak Bharat ini yang ‘menyelamatkannya’ sehingga mata tajam hukum jadi tumpul, saat menyentuh kasus dana alkes Rp7,5 miliar itu.

“Bila ada oknum pejabat tinggi di Pakpak Bharat ini yang membela atau melindungi dr Pintar Manihuruk, saya bersama masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat ini siap melawannya,” tegas Amir Solin.

Sementara itu, Ketua DPP LSM-KOMNAS Kabupaten Pakpak Bharat Usman Sinamo, menjelaskan bahwa kasus Alkes tersebut kuat dugaan ada melibatkan oknum petinggi penegak hukum kususnya di lingkungan Sumut. Mengingat bahwa kasus pengadaan Alkes menelan anggaran Rp7,5 miliar tersubut sudah sejak tahun 2011 menjadi rasia umum.

Lebih lanjut ditegaskan orang nomor satu di DPP LSM-KOMNAS Kabupaten Pakpak Bharat), “Saya mendesak penegak hukum agar mampu membuka tabir adanya praduga terjadi korupsi. Dan masih langkanya peralatan yang dimiliki RSUD Salak, jadi masyarakat yang berobat ke RSUD Salak selalu kecewa. Bahkan dirujuk berobat ke luar daerah namun masih banyak harus mendapat surat rujukan dari RSUD Salak untuk melanjutkan berobat keluar Daerah.ini merupakan kerugian besar terhadap tujuan Pemkab Pakpak Bharat ‘masyarakat kininduma’ (sejahtra),” ujar Usman Sinamo.

Namun beberapa kali SUMUT24 mencoba konfirmasi kepada dr Pintar Manihuruk dengan menghubungi nomor ponsel yang selamu aktif digunakannya, tak selalu gagal. Bahkan SUMUT24 sudah mendatangi ruang kerjanya, Selasa (4/4) di Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat, sama saja tidak berhasil karena beberapa pegawai di Dinas Kesehatan tersebut saat ditanya tentang keberadaan dr Pintar Manihuruk, jawabnya selalu, “kami kurang tau,” ujar pegawai dan rekan sekerja dr Pintar Manihuruk. (JSl)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura

FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif

Laksamana Putra Mulai Bergerak, Incar Kursi Sekda Medan

Danrem 023/KS Tegas Kawal SPPG Losung Batu, Makanan Bergizi untuk Siswa Jadi Prioritas