Guru Honor Harus Masuk Dalam Tanggungan APBD

Medan|SUMUT24

Baca Juga:

• Laksamana Putra Mulai Bergerak, Incar Kursi Sekda Medan
• Danrem 023/KS Tegas Kawal SPPG Losung Batu, Makanan Bergizi untuk Siswa Jadi Prioritas
• Izin Gebyar Pajak Bapenda Sumut Dipertanyakan, Jangan Bohongi Masyarakat Pembayar Pajak

Anggota Komisi B DPRD Medan, Surianto, meminta Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan mengakomodir seluruh guru honor yang ada di Medan masuk dalam tanggungan APBD Pemko Medan tanpa terkecuali.

Mengingat guru honor yang tercatat dalam kategori 2 (K2) tidak sebanyak guru honor yang ada dan masih aktif sebagai pengajar di sekolah negeri maupun swasta.

“Perubahan Undang Undang ASN masih dalam proses pembahasan di pusat. Kalau DPR menyetujui perubahannya, otomatis guru-guru honor yang tercatat dalam K2 saja yang masuk. Bagaimana nasib guru honor yang tidak masuk dan masih mengandalkan gaji dari SK kepala sekolah?,” ucapnya mempertanyakan, Kamis (2/2/2017).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini menambahkan, dirinya berharap Wali Kota Medan punya kebijakan sendiri mengenai nasib para tenaga pendidik tersebut. Di mana Wali Kota punya hak untuk memajukan daerahnya sesuai otonomi daerah yang telah lama digaungkan pemerintah pusat.

“Masih banyak guru honor menerima gaji dibawah harapan. Sementara tanggungjawab mereka sama beratnya dengan guru PNS. Dari sisi kebutuhan harian, guru honor K2 dan di luar K2 juga tidak jauh berbeda dengan tenaga honor-honor yang ada di SKPD lainnya. Untuk itulah kita berharap keluhan ini di akomodir oleh Wali Kota Medan,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang guru honor di Medan yang enggan namanya disebut, sangat mengharapkan adanya peningkatan gaji yang ia terima.Ia mengaku tidak tercatat dalam program K2 yang saat ini prosesnya penetapannya masih dalam tahap pembahasan pemerintah pusat.

“Maunya adalah peningkatan gaji walaupun kami nggak masuk K2 bang.Dengan gaji sebulan hanya berkisar Rp300 ribu – Rp600 ribu, dapatapa bang. Semua bahan pokok pada naik. Kalaupun ada bantuan daripemerintah seperti insentif atau sertifikasi, hanya sebatas mengurangi beban kebutuhan harian. Tidak bisa buat nabung untuk masa pensiun,” harapnya mewakili guru honor lainnya.(R02)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Laksamana Putra Mulai Bergerak, Incar Kursi Sekda Medan

Danrem 023/KS Tegas Kawal SPPG Losung Batu, Makanan Bergizi untuk Siswa Jadi Prioritas

Izin Gebyar Pajak Bapenda Sumut Dipertanyakan, Jangan Bohongi Masyarakat Pembayar Pajak

Inalum Dorong Jurnalisme Berkualitas Lewat Kompetisi IN-Journal

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Dukung Sakkamadeha Kembangkan Tenun Ulos Sebagai Kekuatan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan

Cahaya Listrik PLN Membawa Bahagia Dan Akhiri Penantian Panjang Warga Dusun Untemungkur