MEDAN | SUMUT24
Baca Juga:
Terkait Kasus Suap Promosi Jabatan seperti di Klaten baru-baru ini terjadi, bukan hal yang baru. Karena namanya mau naik jabatan atau promosi jabatan pasti suap menyuap tak bisa dihindari, sehingga tak kan ada yang lolos dari suap.
“Hampir seluruh Indonesia, kepala daerahnya bisa dipastikan diduga terlibat suap,” tegas Pengamat Sosial Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, kemarin.
Menurutnya, yang namanya suap menyuap tak akan pernah lepas dari pemerintahan, sebelum jajaran pemerintah komit memberantas akan kasus suap menyuap tersebut.
“Suap menyuap soal jabatan, tidak langsung oleh Kdh, tapi ada anak mainnya yang melakukan hal tersebut secara tersembunyi. Tapi sudah menjadi rahasia umum. Jangan harap dapat jabatan kalau tak bisa memberi, karena budaya itu sudah berlangsung mulai zaman dahulu kala, mana ada makan siang gratis,” tegasnya.
Jadi kalau suap menyuap itu bisa habis, harus semuanya komitmen dan mengangkat pejabat harus berdasarkan prestasi, bukan upeti dan hal negatif lainnya.
“Kita berharap Pemprovsu dan Pemko Medan dan Kab/kota lainnya agar komit dengan tidak memberlakukan suap kalau mau naik jabatan, walaupun memang secara terselubung tak bisa dihindari. Bisa dihindari kalau semunya punya komitmen memang mau bersih-bersih,” tegasnya.
Sebaiknya ini lebih tepat menjadi urusan KPK. “Karena saya yakin terjadi di seluruh indonesia. Semua pada lagak menerapkan UU ASN tentang lelang jabatan. Saya pastikan tak ada yang lolos dari suap. Karena itulah lebih baik KPK yang kita minta tak bingung,” tegas Shohibul Anshor. (W03)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News